Politik Pemerintahan

Bupati Faida: Semua Itu Sudah Clear

Bupati Faida (dok humas)

Jember (beritajatim.com) – Bupati Faida mempersilakan DPRD Jember menggunakan hak menyatakan pendapat, karena telah diatur undang-undang. Ia menyatakan sejumlah persoalan yang dikemukakan DPRD Jember untuk memakzulkan dirinya sudah selesai di meja mediasi.

“Semua itu ada mekanismenya. Bagi saya, apa yang dituduhkan Dewan itu, semuanya sudah diklarifikasi dan sudah mendapatkan mediasi di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Sebelumnya juga sudah melalui (Pemerintah) Provinsi Jawa Timur,” kata Faida kepada wartawan, Kamis (23/7/2020) malam.

Menurut Faida, Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah RI selama tujuh jam melakukan mediasi antara DPRD Jember dengan dirinya dan memberikan solusi. Ia juga diberi kesempatan memberikan paparan dan klarifikasi. “Semua itu sudah clear. APBD Jember sah menggunakan peraturan kepala daerah (perkada). Masalah KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah) juga sudah clear. Di awal 2020 juga sudah di-SK-kan (dibuatkan surat keputusan, red),” katanya.

“Masalah-masalah yang dibahas semuanya sudah mencapai kesepakatan. Bahkan ada di dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak tanpa paksaan. Dan itu masih berjalan,” kata Faida.

Sementara itu, berdasarkan berita acara pertemuan di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020) yang pernah diberitakan beritajatim.com, Pemkab Jember masih harus menindaklanjuti hal-hal yang belum dilaksanakan dalam rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019, terkait persoalan susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah dan mutasi birokrasi.

Bahkan usulan permohonan persetujuan tertulis pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Jember akan segera diproses setelah surat Mendagri tersebut ditindaklanjuti.

Hal ini menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat koordinasi dan asistensi itu. Rapat diikuti Bupati Faida, pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah RI.

Sebagaimana pernah diberitakan, dalam surat tertanggal 11 November 2019 itu, ada tiga hal yang harus dilakukan Bupati Faida.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember.

Salah satu dampak perubahan peraturan bupati tentang KSOTK yang tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar