Politik Pemerintahan

Hadirkan Kades dan Camat se-Kabupaten Mojokerto

BPKP Jatim Gelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DD

Workshop Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DD yang digelar BPKP Provinsi Jawa Timur.

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur menggelar Workshop, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Mojokerto. Kepala Desa (Kades) dan Camat se-Kabupaten Mojokerto menjadi pesertanya.

Workshop, monitoring dan evaluasi tersebut berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Acara dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin.

Dalam kesempatan ini, Didik menyampaikan arahan Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo. yang berharap acara tersebut bisa membawa manfaat bagi Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Kabupaten Mojokerto.

“Kami berharap, agenda kali ini membawa manfaat bagi Pemdes. Khususnya dalam hal pengelolaan DD di Kabupaten Mojokerto. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah membawa perubahan yang luar biasa terhadap Pemdes,” ungkapnya, Senin (30/11/2020).

Kondisi desa saat ini, lanjut Didik membaca arahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, dinilai lebih maju. Anggaran DD memiliki tren kenaikan. Semakin tahun, anggaran DD yang diterima Pemdes selalu ada tambahan nominal.

“Kondisi desa saat ini sudah jauh lebih baik dan lebih maju, dibandingkan dengan kondisi desa sebelumnya. Di sisi pengelolaan anggaran, desa sudah bisa mengelola anggaran secara penuh. Tentunya, dengan anggaran yang semakin besar, maka semakin besar pula tanggungjawab pemegang pengelolaannya,” imbuhnya.

Didik menjelaskan, pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan DD sekitar Rp234 miliar lebih untuk 299 desa. Sementara di TA 2021, DD Kabupaten Mojokerto telah dialokasikan sekitar Rp238.562.799.000 atau naik sekitar Rp3 miliar lebih dari TA 2020.

“Pemdes di Kabupaten Mojokerto juga telah berpartisipasi dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut terbukti, pemdes telah melakukan refocusing anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan, akhirnya digeser ke bidang penanggulangan bencana, kedaruratan,” tegasnya.

Masih kata Didik, Pemkab Mojokerto berharap penggunaan anggaran DD TA 2021, merujuk pada peraturan Kementerian Desa serta tepat penggunaannya. “Kami harap, agar APBD 2021 soal DD wajib digunakan sesuai kebijakan yang ditentukan. Para Kades juga agar dapat mengelola (DD, red) secara akuntabel, partisipan dan tertib,” pungkasnya. [tin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar