Politik Pemerintahan

Bawaslu Malang Dorong Satpol PP Tertibkan Baliho Kampanye

Malang (beritajatim.com) – Banyaknya baliho kampanye meski belum masuk waktu kampanye Pilkada Kabupaten Malang, 23 September 2020 mendatang, mendapat kritik dari Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi.

Melalui sambungan telepon, Rabu (17/3/2020) sore ini, Wahyudi masih mendata titik-titik mana yang banyak bertebaran baliho kampanye. Salah satunya, milil petahana yakni Bupati Malang HM Sanusi.

“Pemasangan baliho kampanye yang belum waktunya ini sudah sangat masif. Salah satunya ada di jalan-jalan Protokol di Kepanjen. Di Bantur juga ada. Banyak lah, ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Yang menjadi persoalan adalah, baliho itu terpasang di waktu yang memang belum saatnya masa tahapan kampanye dimulai.

“Yang perlu kami sampaikan dan masyarakat luas ketahui adalah, saat ini belum masuk tahapan kampanye. Artinya apa, karena belum masuk tahapan kampanye, Bawaslu tidak bisa melakukan pelarangan atau penertiban. Karena ini belum waktunya kampanye, yang berhak melakukan penertiban adalah pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang sendiri melalui Satpol PP,” ungkap Wahyudi.

Ia melanjutkan, siapapun boleh memasang baliho, memperkenal diri sebagai calon. Namun, harus tetap memperhatikan keindahan dan ketertiban kota.

“Nah kalau pemasangan alat peraga kampanye (APK) diwaktu yang belum saatnya, apalagi dilakukan diberbagai titik dan mengganggu ketertiban, ini harus ditindak dong. Yang berhak menertibkan dan menindak adalah Satpol PP. Tapi apakah Satpol PP berani kalau baliho APK itu ternyata milik atasannya sendiri. Masyarakat harus paham, karena soal ini Bawaslu masih belum bisa menertibkan dikarenakan waktu tahapan kampanye belum dimulai,” paparnya.

Wahyudi menambahkan, penertiban baliho yang terkesan mencuri start kampanye ini, menjadi wewenang penuh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkab Malang yang punya petugas penertiban yakni Satpol PP.

“Kami Bawaslu mendorong Satpol PP untuk peduli akan hal ini. Sementara kawan-kawan media sebagai kontrol. Jangan sampai masyarakat awam menanyakan atau beranggapan kinerja Bawaslu gimana sih, kok di diamkan saja. Padahal penertiban baliho sebelum masa kampanye Pilbup adalah wewenang Pemda dalam hal ini Satpol PP. Jangan sampai Satpol PP tidak berani menertibkan, karena masalah ini juga menjadi kepentingan Pemkab juga,” Wahyudi mengakhiri. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar