Pasuruan (beritajatim.com) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pusat banyak menuai penolakan.
Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari sidang paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.
Hal ini juga disikapi oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Zaini. Politisi PKS Kabupaten Pasuruan itu menilai kebijakan pemerintah pusat sangat terburu-buru.
“Keputusan kenaikkan BBM bersubsidi yang di lakukan pemerintah sangat terburu-buru. Akibatnya sangat berdampak bagi rakyat kecil,” jelas politisi PKS asal Bangil ini.
[berita-terkait number=”4″ tag=”harga-bbm-naik”]
Zaini menambahkan, dampak lain yang di timbulkan dari kenaikkan BBM Bersubsidi adalah kenaikan harga pangan dan transportasi umum. Karena kedua unsur ini tak luput digunakan oleh masyarakat kecil.
Senada dengan Zaini, Najib Setiawan juga meminta agar pemerintah untuk mengembalikan harga BBM subsidi seperti semula. Sehingga tak.menyengsarakan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
”Aksi demo penolakkan kenaikkan BBM bersubsidi harus di respon cepat oleh pemerintah pusat. Karena dampaknya kepada masyarakat kecil,“ jelas anggota komisi I DPRD.(ada/ted)
