Malang (beritajatim.com) – Angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2023 berhasil turun menjadi 4,26 persen. Turun sebanyak 0,11 persen dari sebelumnya pada 2022 sebesar 4,37 persen. Pemerintah Kota Malang pun terus melakukan langkah kongkret untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
Dengan penurunan itu, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Kota Malang mencapai 37,78 ribu jiwa. Angka kemiskinan Kota Malang ini menjadi terendah kedua se-Jawa Timur dan berhasil melampaui angka kemiskinan Jawa Timur yang berada sebesar 10,35 persen.
“Angka kemiskinan akan kita support terus agar bisa paling rendah di Jawa Timur. Upaya ke depan akan kita kuatkan pada realisasi Bantuan Pangan Non Tunai maupun penguatan program pengentasan kemiskinan,” kata Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat usai menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, dikutip dari Prokompim Kota Malang pada Rabu, (1/11/2023).
Baca Juga: Kebakaran di Gunung Penanggungan Mojokerto, Titik Api Mendekati Puncak Bayangan
Jurus yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yakni dengan menguatkan sektor ekonomi kreatif. Sebab, ekonomi kreatif ini juga ikut berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kalau kita lihat dari data BPS, ekonomi kreatif ini juga ikut berperan. Nanti yang kita kuatkan ekonomi kreatif. Kita berdayakan masyarakat termasuk pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pemasarannya,” ujar Wahyu.
Wahyu menuturkan, bahwa pengentasan kemiskinan masuk dalam tema pembangunan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan erat kaitanya dengan pengendalian laju inflasi. Sebab inflasi sangat berpengaruh dalam menentukan garis kemiskinan.
“Angka kemiskinan turun, inflasi kita dalam kategori stabil masih terkendali. Kemiskinan ini ada kaitan dengan inflasi. Terkait inflasi tetap kita jaga dengan baik, agar angka inflasi ini bisa terus terkendali,” tutur Wahyu.
Sebagai informasi inflasi Kota Malang sendiri pada Oktober (month to month) sebesar 0,26 persen. Sementara inflasi year on year sebesar 2,65 persen dan year to date sebesar 1,93 persen.
Baca Juga: ITS Surabaya Catatkan Sejarah, Kukuhkan 27 Profesor Baru
“Inflasi tetap kita pantau, saat ini masih stabil. Tim Pengendali Inflasi Daerah rutin operasi pasar. Terlebih perintah Presiden agar tetap cek harga, menjaga agar harga stabil dan tidak naik. Apabila terjadi kenaikan agar ada subsidi, sehingga harga terkendali dan terjangkau oleh masyarakat,” papar Wahyu.
Wahyu menginstruksikan agar upaya pengendalian inflasi ini erus dilakukan. Sebagai upaya antisipasi menghadapi situasi global maupun nasional yang sedang terjadi. Hal ini sesuai instruksi Presiden pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Penjabat Kepala Daerah di Istana Presiden, Senin (30/10/2023) lalu.
Wahyu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo berulangkali menyampaikan bahwa Kondisi Indoensia sedang tidak biasa-biasa saja. Terjadi kenaikan suku bunga di Amerika yang berdampak juga pada Indonesia. Kondisi global yang dipengaruhi perang di Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina, maupun faktor lain yang harus diwaspadai.
“Juga cuaca ekstrem di Indonesia yang berdampak ke sektor pertanian. Ini mengarah ke daya beli masyarakat, bisa berpengaruh ke harga beras. Juga jelang 2024 yang mana situasi politik semakin meningkat. Maka kita harus waspada dan terus melakukan langkah-langkah antisipasi,” ujar Wahyu. (Prokompim Kota Malang)
