Surabaya (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni mengecam penundaan Musyawarah Provinsi (Musprov) PSSI Jawa Timur. Penundaan dinilai mencederai prinsip dasar olahraga. Juga bertolak belakang dengan semangat fair play yang seharusnya menjadi roh pengelolaan sepak bola modern.
“Fair Play adalah jargon universal dalam dunia olah raga khususnya sepak bola, mestinya ini menjadi spirit bagi semua yang terlibat, suporter sudah berbenah sedemikian rupa, club sudah bertransformasi ke era sepak bola industri,” ujar Arif Fathoni, Minggu (14/12/2025).
Mas Toni sapaan lekatnya menyebut banyak elemen sepak bola telah melakukan pembenahan secara serius, mulai dari suporter hingga klub yang beradaptasi dengan tuntutan profesionalisme. Namun, menurut dia, masih ada pihak yang enggan berbenah dan justru menghambat proses demokrasi organisasi.
“Hanya satu yang tidak berbenah, siapa itu? mungkin saja orang orang yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegas politisi Golkar ini.
Mas Toni juga menilai penundaan Musprov PSSI Jatim sarat dengan alasan yang tidak rasional dan sulit diterima akal sehat. Mas Toni menyebut langkah tersebut sebagai cara mudah untuk menghalangi figur yang dinilai siap membawa perubahan dalam organisasi.
“Makanya disaat ada figur mau menghidupi organisasi, maka cara paling gampang adalah menunda keterpilihan dengan alasan yang anak Sekolah Sepak Bola (SSB) usia 9 tahun pun tahu kalau itu halusinasi,” kata mantan jurnalis ini.
Lebih lanjut, Mas Toni mengingatkan bahwa manuver semacam itu berpotensi menimbulkan gejolak yang lebih besar di kemudian hari. Menurut dia, penundaan berulang justru akan memperburuk kepercayaan publik terhadap tata kelola sepak bola daerah.
“Awas kena angin topan lho ya, kemarin hanya angin sepoi sepoi, kalau badai sudah dikirimkan, carilah kembali alasan pembenar yang mungkin saja anak TK pun tahu kalau itu ilusi,” pungkas Mas Toni. [asg/but]
