Surabaya (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota Surabaya memperluas Bozem Simohilir dan Simohilir Barat untuk mengatasi banjir di wilayah barat memicu kekhawatiran warga. Pengembangan kolam tampung tersebut berpotensi menggusur ratusan persil hunian warga di Kelurahan Simomulyo Baru.
“Jangan sampai program pembangunan pemkot justru mengorbankan warga. Kita harus tahu apakah fungsi bozem yang ada sekarang sudah optimal,” kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael.
Kekhawatiran warga mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Surabaya yang dihadiri Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Warga RT 13/RW 04 Simomulyo Baru meminta kepastian nasib mereka karena sebagian besar rumah berdiri di lahan berstatus izin pemakaian tanah milik pemkot.
“Jangan sampai banjir tetap ada karena bozemnya kotor dan tidak dirawat,” ujar Josiah.
Politisi PSI ini juga mempertanyakan kemungkinan penataan di kawasan hulu melalui kewajiban pengembang sebelum mengambil langkah penggusuran. Menurutnya, pemkot bisa memaksimalkan pengambilan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang di wilayah yang lebih tinggi.
“Kalau pemkot bisa ambil PSU pengembang di hulu, otomatis tidak perlu mengorbankan warga. Jangan berkedok IPT lalu sisi kemanusiaannya hilang,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua RW 04 Kelurahan Simomulyo Baru, Sumargono, menyampaikan dilema yang dirasakan warga. Pembangunan bozem di sisi barat memang terbukti mengurangi banjir, namun perluasan di sisi timur membuat satu RT terancam kehilangan tempat tinggal.
“Sosialisasi sudah dua kali. Tujuannya memang untuk menyelamatkan wilayah lain yang sering kebanjiran, tapi ada satu RT yang hampir seluruhnya berdiri di lahan IPT,” katanya.
Sementara itu, Kabid Drainase DSDABM Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan perluasan bozem dirancang sebagai kolam tampung terintegrasi dengan kapasitas sekitar 181.180 meter kubik untuk menahan limpasan air di kawasan hilir Simo.
“Kawasan tersebut dipetakan untuk pengembangan kolam tampung guna mengatasi banjir di wilayah hilir Simo,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Surabaya berencana turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan lahan dapat dihitung kembali sehingga dampak sosial bagi warga bisa ditekan seminimal mungkin. [ADV/ian]
