Peristiwa

Warga Jember Demo Tuntut Pencopotan Kajari dan Kasidatun

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah orang warga berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (21/12/2020).

Mereka mempertanyakan aparat kejaksaan yang ikut campur urusan internal Pemkab. Dalam pertemuan konsultasi di kantor kejaksaan, Senin (14/12/2020), Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief mengaku merasa tertekan, karena langkahnya mengembalikan jabatan 370 orang aparatur sipil negara sebagai konsekuensi pelaksanaan rekomendasi Mendagri Tito Karnavian disalahkan dan ditakuti-takuti ancaman pidana.

Rapat konsultasi saat itu dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Agus Taufikurrahman. Selain Muqiet, rapat diikuti Bupati Faida dan beberapa nama pejabat.

Apa yang dialami Muqiet ini membangkitkan kemarahan warga. Kustiono Musri, salah satu warga, menuntut agar Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza dan Agus Taufikurrahman dicopot dari jabatan masing-masing.

“Kepala Kejaksaan, dengarkan ocehan rakyat ini. Kami menuntut jaksa agung memeriksa seluruh jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Jember dan mencopot Kepala Kejaksaan dan Kasidatun,” teriak Kustiono.

Warga menyebut jaksa tak berhak ikut campur dalam persoalan internal pemda. “Tugas jaksa menangkap koruptor. Tugas jaksa meminimalisir kriminalitas di Jember,” teriak Kustiono.

Kustiono menyindir spanduk Zona Integritas Kejaksaan. “LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) nyata-nyata disclaimer, tapi kejaksaan tidak bergerak,” katanya.

Aksi dikawal puluhan orang polisi. Sampai berita ini ditulis, demo masih berlangsung. Jalan Karimata di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember pun ditutup sementara.

Sebelumnya, Prima membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida, Wabup Abdul Muqiet Arief, dan pejabat-pejabat pemkab tersebut berkonsultasi hukum tentang beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar