Iklan Banner Sukun
Peristiwa

SK Bupati Sampang Picu Aksi Demo, Kali Ini dari AMS

Aksi demo AMS di depan kantor Pemkab Sampang.

Sampang (beritajatim.com) – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) mengelar aksi demo menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang nomer: 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2025 mendatang.

“Dengan mengeluarkan SK tentang pelaksanaan Pilkades 2025 maka, Bupati Slamet Junaidi berperilaku sewenang-wenang dalam mengeluarkan kebijakan,” kata Agus, saat orasi di depan kantor Bupati Sampang, Selasa (6/10/2021).

Tak hanya itu, H. Mino selaku korlap aksi meminta agar Bupati keluar dari kantornya untuk menemui massa. Karena menurutnya, SK Bupati tentang Pilkades harus dicabut dan pelaksanaan Pilkades khususnya di 111 desa segera dilaksanakan.

“111 Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir tahun ini, jika Pilkades dilaksanakan 2025 sesuai dengan SK Bupati, maka akan ada Pj Kepala Desa sampai empat tahun lamanya,” tegasnya.

Aksi demo AMS di depan kantor Pemkab Sampang.

Ia menambahkan, kondisi ini mengkhawatirnya adanya jual beli jabatan. Sehingga, dirinya malu jika kasus di Probolinggo juga terjadi di Sampang.

“Kedatangan kami ini justru mengingatkan bupati, kami malu sebagai warga jika kasus di Probolinggo juga muncul di Sampang,” imbuhnya.

Setelah berorasi, Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat dengan didampinggi beberapa pejabat menemui massa dan bersila di bawah. “Bapak Bupati ada kegiatan di luar kota jadi tidak bisa menemui,” kata pria yang akrab disapa H.Ab.

Sayangnya, pendemo mengancam tidak akan beranjak membubarkan diri hingga Bupati menemui mereka. Bahkan, hingga saat ini massa masih berada di sekitar kantor Pemkab Sampang.

Sekadar diketahui, SK Bupati Sampang tentang Pilkades tersebut tidak hanya memicu adanya demo, tetapi juga digugat oleh warga beserta beberapa lawyer ke Gubernur Jawa Timur. [sar/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar