Bantul (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membutuhkan anggaran kisaran Rp60 miliar untuk pembangunan infrastruktur utamanya pembangunan jalan secara keseluruhan di Tahun Anggaran TA 2024 ini.
Meski demikian anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan ini nampaknya sama seperti tahun lalu yakni sebesar Rp40 miliar.
Untuk mencapai dan menutup kekurangan ini Bupati Bantul melakukan lobi lobi ke pusat untuk mendapatkan dana utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya lebih banyak dan maksimal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Aris Suharyanta Senin (1/10/2023) mengatakan, anggaran infrastruktur jalan pada tahun 2023 kemarin sebesar Rp40 miliar.
Alokasi ini untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan dengan panjang kurang lebih 18 kilometer tersebar di seluruh Bantul.
Aris mengatakan, sementara anggaran infrastruktur yang diusulkan pada tahun 2024 sebesar Rp60 miliar.
“Anggaran yang kita ajukan di 2024 sekitar Rp60 miliar, tapi ini Pak Bupati semangatnya meminta dukungan dari pusat, sehingga banyak melakukan lobi-lobi ke Jakarta agar dapat dana DAK yang lebih,” beber Aris.
Pihaknya menegaskan komitmen Pemkab Bantul termasuk Bupati Bantul, KH Abdul Halim Muslim terus berjuang agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di daerah ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 lalu yang dikucurkan sebesar Rp40 miliar.
“Anggaran infrastruktur ini kan ‘on going proses’, artinya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Murni kita kerahkan ke sana, kemudian kita masih terus berjuang bagaimana pemerintah pusat itu bisa membantu kabupaten dengan DAK,” jelas Bupati Bantul.
Baca Juga: Satlantas Polres Bantul Melayani Pembuatan SIM D untuk Warga Difabel
Bupati berharap bagaimana caranya pemerintah pusat membantu anggaran melalui dana Tugas Pembantuan, termasuk juga dari pemerintah provinsi, terlebih pembangunan infrastruktur jalan itu bukan hanya jalan kabupaten, namun desa, bahkan melintasi jembatan.
“Karena pada akhirnya kan ya pemerintah kabupaten inilah yang langsung mendapatkan aspirasi dari masyarakat, jadi jumlahnya masih terus kita perjuangkan, bisa dinaikkan begitu,” katanya.
Bupati juga mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa mengerahkan seluruh pendapatan asli daerah dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur, karena Pemda juga harus memperhatikan sektor prioritas lainnya yang butuh anggaran, demi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus mengamankan sektor yang lain, misalnya guru-guru honorer juga harus semakin sejahtera, kalau semuanya untuk membangun, kan sektor yang lain juga perlu pengamanan, inilah pentingnya prioritas prioritas dengan mempertimbangkan pemerataan,” tutupnya. (aje/ted)
