Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Belum Dibayar, Rekanan Proyek Wastafel Era Bupati Jember Faida Demo

Sejumlah pengusaha rekanan proyek pembuatan wastafel pada era kepemimpinan Bupati Faida berunjuk rasa di kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah pengusaha rekanan proyek pembuatan wastafel pada era kepemimpinan Bupati Faida berunjuk rasa di kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (2/2/2022). Mereka menuntut agar pemerintah daerah melunasi pembayaran proyek tersebut.

Mereka membawa empat spanduk. Spanduk warna hitam bertuliskan: Pak Bupati kami perusahaan kecil tolong kami. Spanduk warna merah bertuliskan: Pak Bupati tolong kembalikan hak-hak kami, mandor-mandor kami tukang-tukang kami belum terbayar.

Spanduk warna putih bertuliskan: Wes wayahe pekerjaan wastafel Covid 2020 terbayar. Spanduk hijau bertuliskan: Pak Bupati, kami lelah bayar bunga bank sampai rumah kami terjual.


“Kami penyedia wastafel sudah diserahterimakan, sudah diperiksa, sudah membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban), sampai sekarang belum dicairkan. Saya mohon kepada Bapak Bupati sekaligus saya buat tembusan kepada pimpinan DPRD Jember untuk mendorong agar kami dapat realiasi pencairan pembayaran wastafel pada 2020,” kata Hambali, salah rekanan yang memiliki piutang Rp 193 juta.

Menurut Hambali, ada 400 rekanan yang belum dibayar. “Padahal yang sudah audit SPJ, dibuat surat konfirmasi utang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ada 107 rekanan, sudah SPJ dan tanda tangan kuitansi,” katanya.

Ikhwan Widiyuwono, rekanan lainnya mengatakan, total utang Pemkab Jember kepada rekanan kurang lebih Rp 31 miliar untuk wastafel di TK dan PAUD. Kurang lebih ada 135 rekanan yang sudah membuat SPJ. “Ada Rp 58 miliar yang belum berupa SPJ, tapi pekerjaan sudah selesai semua. Langkah ke depannya bagaimana nasib rekanan jas konstruksi? Wong yang sudah membuat SPJ saja, sudah setahun lebih belum terselesaikan,” katanya.

“Banyak rekanan yang jual aset seperti rumah dan kendaraan untuk nemblongi (utang). Kasihan sebetulnya. Kalau saya belum terbayar kurang lebih Rp 170,565 juta,” kata Ikhwan.

Bupati Hendy Siswanto pernah menyarankan kepada rekanan untuk menggugat Pemkab Jember ke pengadilan. Apapun keputusan pengadilan, termasuk harus membayar utang tersebut, akan dilaksanakan oleh Hendy. Namun hingga saat ini belum ada kabar gugatan bakal berlanjut. “Itu rekanan yang lain. Kami dalam rangka persuasif untuk minta dibayar,” kata Hambali.

Menurut Ikhwan, pada 25 Agustus 2021 ada pemeriksaan ulang terhadap proyek tersebut. “Katanya secepatnya mau dibayar pada Oktober 2021. Terus meleset lagi pada Desember 2021. Tapi sampai sekarang nihil. Tidak ada kepastian. Ngambang,” katanya.

Proyek wastafel menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat mengaudit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2020. Pemkab Jember saat ini tidak berani mengeluarkan uang untuk melunasi utang ongkos pengadaan yang seharusnya dibayar pada masa pemerintahan Bupati Faida itu.

BPK menemukan utang belanja wastafel kepada pihak ketiga untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 31,583 miliar tidak didukung bukti memadai. Selain itu ditemukan, ada pengadaan wastafel juga sebesar Rp 38,6 miliar yang termasuk dalam dana penanganan Covid Rp 107,09 miliar yang disajikan bendaharawan pengeluaran tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Kedua pekerjaan pengadaan wastafel itu memiliki kesalahan yang sama.

“Bupati memang harus bertanggungjawab menyelesaikan. Tapi begitu membayar, kan kami harus bertanggungjawab bahwa barang itu ada, lengkap, bisa dipakai, karena itu akan jadi aset negara,” kata Bupati Hendy Siswanto, Kamis (14/10/2021) malam.

Pemkab Jember siap melunasi jika memang sudah ada opini hukum dari aparat. “Kalau dari aparat penegak hukum menyatakan harus dibayar sekarang, kami harus siapkan segera, harus kami lakukan,” kata Hendy. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar