Jakarta (beritajatim.com) – UN Global Pulse bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merayakan pencapaian Pulse Lab Jakarta selama lebih dari satu dekade. Perayaan ini ditandai dengan pertemuan para pakar untuk mendiskusikan pentingnya data inklusif dan memperkenalkan lima prinsip inovasi data “Quintet of Change” untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Deputy Director, Strategic Planning and Monitoring, Executive Office of the UN Secretary-General Kersten Jauer mengatakan, Indonesia adalah ketua negara-negara ASEAN dan sekaligus merupakan mitra global pembangunan yang efektif dalam pembangunan. Salah satunya dibuktikan dengan 10 tahun pencapaian Pulse Lab Jakarta.
Dengan prestasinya, Pulse Lab Jakarta kini bertransformasi menjadi UN Global Pulse Asia Pasifik yang
ditujukan untuk bisa memfasilitasi akselerasi kemitraan analitik yang lebih masif. “Strategi ini berkaitan
erat dengan semakin pentingnya peran kawasan Asia Pasifik yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat, serta tercatat sebagai pengguna akses digital paling signifikan secara global,” ujarnya.
UN Resident Coordinator Indonesia Valerie Julliand menambahkan, PBB mengapresiasi Pulse Lab Jakarta yang terus berinovasi dan mengarusutamakan penggunaan data dalam pekerjaan sehari-hari. Menurutnya, data inklusif penting agar pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran karena menyertakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Integrasi data inklusif akan melahirkan inovasi dan tinjauan strategis yang berkontribusi pada pembangunan kawasan Asia Pasifik di masa depan.
“Investasi terhadap solusi inovatif tersebut perlu terus dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujaranya.
Perencana Ahli Madya, Direktorat PKPM, Kementerian PPN Bappenas Widaryatmo menyebut, penyediaan data inklusif masih terkendala oleh berbagai tantangan di lapangan. Dia mengakui bahwa minimnya data justru mempersulit pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan program bantuan yang tepat sasaran.
“Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Insentif Pemerintah
(BIP), Program Kartu Sembako, dan lainnya hanya mampu mencapai sebanyak 45,7 persen penerima bantuan, atau lebih rendah dari target program, yaitu 50 persen,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Rahma Utami, Founder and Knowledge Director Suarise yang menyatakan sulitnya mencari data penyandang disabilitas. Dia menyebut, saat ini ada sekitar 20 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Angka ini termasuk cukup besar. Untuk itu, pemetaan terhadap permasalahan dan tantangan kelompok disabilitas ini perlu ditingkatkan. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk berbagai hal, seperti penelitian, disertasi,social enterprise, bahkan untuk data pemilu tahun depan. “Pengumpulan data tersebut hanya bisa dilakukan jika ada kolaborasi dari semua pihak, agar terciptalah data inklusif yang lengkap dan mudah diakses,” tambahnya. [kun]
