Ringkasan Berita:
- Penertiban bangunan di atas lahan milik PT KAI di kawasan Bypass Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026), diwarnai aksi saling dorong antara warga dan petugas Polsuska.
- KAI mendata 89 objek bangunan yang harus ditertibkan di sepanjang kawasan antara Stasiun Saradan dan Stasiun Milangasri.
- Warga meminta bantuan biaya pembongkaran dan berharap mendapat kesempatan menempati tempat usaha jika kawasan tersebut nantinya dikembangkan menjadi rest area dan dilengkapi ruko.
- KAI menyebut penertiban berkaitan dengan rencana pemanfaatan lahan bersama Pemkab Madiun sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Madiun (beritajatim.com) – Penertiban 89 bangunan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Bypass Saradan, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026), berlangsung panas. Warga yang menolak penertiban terlibat aksi saling dorong dengan petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska). Situasi bahkan nyaris berujung bentrokan, meski penertiban tetap berjalan.
Ketegangan terjadi saat petugas melakukan penertiban bangunan yang selama ini digunakan warga untuk berjualan. Di tengah penolakan tersebut, KAI tetap melanjutkan agenda pengosongan aset perusahaan yang diklaim telah melalui tahapan pemberitahuan dan peringatan.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar harus meninggalkan lahan milik KAI. Mereka juga mempertanyakan nasib usaha yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan, termasuk siapa yang akan membantu menanggung biaya pembongkaran bangunan.
Koordinator warga, Sugianto, mengaku tidak mempermasalahkan jika harus meninggalkan lokasi karena memahami tanah tersebut merupakan aset PT KAI. Namun, dia menyayangkan tidak adanya solusi konkret bagi warga yang terdampak.
“Saya tidak minta kompensasi untuk ganti rugi atau ganti untung. Paling tidak biaya bongkarnya itu diberikan,” ujar Sugianto.
Dia mengungkapkan, warga sebenarnya telah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga (SP1-SP3). Bahkan, sebagian penghuni bersedia membongkar bangunannya secara mandiri. Namun, mereka berharap ada tenggang waktu dan perhatian dari pemerintah daerah.
Sugianto juga mempertanyakan keberadaan Pemkab Madiun dalam persoalan tersebut. Sebab, menurutnya, lahan yang ditertibkan disebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah.
“Saya menunggu pimpinannya, Sekda maupun Bupati, untuk menyikapi kelanjutan ini. Bagaimana nasib warga yang bangunannya belum dibongkar? Perwakilan pemerintah daerah tidak ada yang datang,” keluhnya.
Padahal, lanjut dia, sebagian warga sebelumnya memiliki perjanjian pemanfaatan lahan dengan KAI. Pembayaran dilakukan berdasarkan luasan kapling per meter persegi. Warga bahkan mengaku masih menyimpan bukti pembayaran dan dokumen perjanjian.
Sugianto menyebut warga telah mengusulkan dua hal kepada pemerintah. Pertama, bantuan biaya pembongkaran. Kedua, apabila kawasan tersebut nantinya dikembangkan menjadi rest area dan dilengkapi ruko, warga terdampak berharap mendapat kesempatan menempati tempat usaha di lokasi tersebut.
“Kalau memang dibutuhkan, kami siap pergi dari sini karena sadar tanah ini milik PT KAI. Tetapi paling tidak ada biaya pembongkaran. Kalau nanti dibuat rest area dan ada ruko, warga yang terdampak bisa dialihkan ke sana,” paparnya.
Di sisi lain, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menegaskan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas aset tanah milik perusahaan. Berdasarkan pendataan KAI, terdapat 89 objek bangunan yang harus ditertibkan di sepanjang kawasan antara Stasiun Saradan dan Stasiun Milangasri.
Pada tahap awal, KAI menargetkan sedikitnya 10 bangunan untuk ditertibkan. Namun, beberapa warga disebut telah melakukan pembongkaran secara mandiri.
Tohari membantah penertiban dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, KAI telah melakukan koordinasi dan melayangkan surat peringatan pertama (SP1), SP2, hingga SP3 kepada penghuni bangunan.
“Ini sebenarnya bukan pembongkaran paksa. Sebelumnya kami sudah melakukan banyak koordinasi, termasuk secara administrasi melalui SP1, SP2, dan SP3,” jelasnya.
KAI juga memberikan kesempatan kepada sejumlah warga yang telah mencapai kesepakatan untuk membongkar bangunannya secara mandiri dengan batas waktu maksimal 10 hari sejak kesepakatan dibuat.
Tohari menjelaskan, penertiban tersebut berkaitan dengan rencana pemanfaatan lahan bersama Pemkab Madiun. Kawasan tersebut direncanakan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
“Kami sudah ada MoU dengan Pemerintah Kabupaten Madiun bahwa lokasi ini akan dimanfaatkan untuk RTH. Harapannya kawasan ini menjadi lebih tertib dan memberikan manfaat bagi lingkungan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sebagian bangunan yang ditertibkan merupakan warung yang telah berdiri cukup lama. Bahkan, berdasarkan informasi yang dimiliki KAI, ada bangunan yang usianya lebih dari 10 tahun.
Terkait status pemanfaatan lahan, Tohari menyebut sebelumnya terdapat warga yang memiliki kontrak dengan KAI dan ada pula yang tidak. Namun, rata-rata kontrak pemanfaatan lahan telah dihentikan sejak 2023 seiring rencana penggunaan aset tersebut.
Di tengah penertiban yang tetap berjalan, persoalan nasib warga terdampak kini menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Kepastian mengenai bantuan biaya pembongkaran maupun kemungkinan penataan ulang tempat usaha masih menjadi harapan warga yang harus angkat kaki dari kawasan tersebut. [rbr/beq]
