Bojonegoro (beritajatim.com) – Angka stunting di kawasan sekitar industri minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi. Kasus gangguan pertumbuhan pada anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama ini tersebar di beberapa desa.
“Dari 10 desa denga angka prevalensi stunting tertinggi di Bojonegoro, beberapa di antaranya merupakan desa-desa sekitar Ring 1 kawasan migas, lapangan Banyu Urip, Blok Cepu,” ujar Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCi), Aw Syaiful Huda, Senin (23/01/2023).
Aw menyebut beberapa desa dengan angka stunting tertinggi, diantaranya Desa Pilanggede dengan angka prevalensi stunting sebesar 29,9 persen, disusul secara berturut Desa Begadon sebesar 29,9 persen, Desa Sendangrejo sebesar 25,3 persen, Desa Karangdinoyo sebesar 23,9 persen, Desa Mulyoagung sebesar 22,8 persen, dan Desa Ngantru sebesar 22,5 persen.
Aw berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah desa, memiliki perhatian serius terkait masalah stunting. Karena stunting berpotensi menyebabkan dampak jangka panjang seperti gangguan kognitif, tingkat kemampuan belajar rendah, kesehatan rentan dan lainnya.
“Anak dengan stunting juga menyebabkan perkembangan otaknya tidak optimal, sehingga akan berpengaruh pada kemampuan kognitif (kecerdasan) nantinya,” ungkap Awe.
Penanganan stunting, lanjutnya, disebabkan oleh banyak faktor, selain karena tingkat kesejahteraan keluarga, juga dipengaruhi aspek budaya, hingga tingkat pendidikan, pengetahuan dan kesadaran orang tua dalam pola asuh anak. Untuk bisa menekan permasalan stunting, dibutuhkan beberapa bentuk intervensi dari pemerintah daerah, meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik yakni program kegiatan pemerintah daerah yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting, seperti pemantauan pertumbuhan anak oleh petugas kesehatan secara intens, pemberian makanan tambahan, pemberian suplemen mikronutrien, konseling menyusui dan lainnya.
Adapun intervensi sensitif adalah bentuk program kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, seperti peningkatan akses air bersih dan sanitasi, akses pangan bergizi, peningkatan literasi kesehatan keluarga dan lainnya.
Selain kedua bentuk intervensi ini, ada lagi bentuk intervensi pendukung, yakni suatu bentuk program kegiatan yang mendukung peningkatan kesehatan masyakat, seperti penguatan layanan Posyandu, surveilans gizi dan lainnya.
“Program kesehatan di daerah masih dominan program-program yang cenderung kuratif, sementara program kesehatan yang bersifat pencegahan ataupun promosi kesehatan masih sangat minim. Padahal ini sangat penting sekali,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Heru Sugiharto mengungkapkan, dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting ini, Pemkab Bojonegoro menekankan pentingnya peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
Heru Sugiharto menjelaskan bahwa prevalensi angka stunting di Bojonegoro mengalami penurunan. Menurut data bulan timbang bayi pada Februari 2022, terdapat 73.045 balita dengan prevalensi stunting 3.804 atau setara dengan 5,2 persen. Sedangkan dari hasil bulan timbang bayi pada Agustus 2022 sebanyak 74.626 balita dengan prevalensi stunting 2.225 atau 2,97 persen.
“Dengan capaian penurunan tersebut, mari kita tingkatkan kerja sama dan sinergitas dari semua stakeholder guna mendukung tercapainya terget nasional di tahun 2024,” ujarnya seperti dirilis dalam laman website Dinas Kominfo Jawa Timur, Kamis (08/12/2022). [lus]
