Pasuruan (beritajatim.com) – Warga gruduk kantor DPRD Kota Pasuruan, menolak proyek Jalan Lingkar Timur (JLU). Diketahui saat ini pemerintah masih bimbang dalam menyiapkan anggaran pembebasan lahan.
Dinilai sangat darurat, DPRD Kota Pasuruan sampai membentuk panitia khusus (Pansus). Namun, salah satu warga yang menggruduk kantor dewan tersebut, Ayi Suhaya, mengatakan proyek pembangunan JLU tidak jelas dan hanya menghamburkan uang.
“Sekarang saja pemerintah masih bingung menyiapkan dana pembebasan lahan. Belum lagi untuk membangun jalan yang anggarannya diperkirakan bakal setara dengan kekuatan anggaran daerah,” jelas Ayi Suhaya.
Jika JLU tetap dibangun nantinya akan menelan biaya mencapai Rp1 triliun. Dengan nilai yang sangat besar tersebut, Ayi menilai bakal berujung sia-sia. Ditambah lagi, perkembangan kota dengan keberadaan jalan bebas hambatan.
“Akan sia-sia jika nanti akan terus dikerjakan, mengingat saat ini masih belum ada urgensi dalam pembangunan JLU. Maka jalan konvensional masih belum terdampak,” tambahnya.
BACA JUGA:
Terdakwa Korupsi Pengadaan Lahan JLU Pasuruan Bebas
Di sisi lain, pengadaan lahan untuk JLU memiliki potensi penyalahgunaan dengan indikasi broker yang bermain. Seperti halnya membeli tanah milik warga yang terdampak dengan harga murah lalu di jual ke pemerintah dengan angka yang ditetapkan appraisal.
Di lain tempat, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail M. Hasan mengatakan, pembentukan pansus untuk mengurai permasalahan. Ditambah pembahasan yang dilakuikan di komisi selama ini juga tidak begitu berdampak terhadap keseriusaan pemerintah.
“Pembentukan pansus ini bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tapi untuk mengurai permasalahan yang ada. Sehingga nantinya akan mengetahui permasalahan dan bisa terlaksana pembangunan JLU,” kata Ismail.
BACA JUGA:
Kejari Kota Pasuruan Kembali Jebloskan 3 Tersangka Dugaan Korupsi JLU
Ismail juga mengatakan bahwa pembangunan JLU juga harus terus dilakukan. Hal ini guna membuka kawasan industri di wilayah utara Kota Pasuruan dan programnya sudah tertuang dalam RPJMD.
Ismail mengibaratkan dalam pembentukan JLU ini seperti pijat refleksi. “Jika kakinya yang dipijat, dampaknya akan seluruh badan,” tutupnya.
Diketahui dalam pembebasan lahan pemerintah Kota Pasuruan saat ini sudah menyiapkan dana sebesar Rp80 miliar. Namun dalam penghitungan kembali dana untuk pembebasan lahan guna pembangunan JLU ini membutuhkan biaya Rp200 miliar. [ada/beq]
