Malang (beritajatim.com) – Keputusan pemerintah terkait penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menuai banyak pertanyaan. Kebijakan ini dianggap menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari birokrasi negara.
Pemerintahan Prabowo Subianto sejauh ini mendapat tingkat kepuasan publik yang tinggi. Berdasarkan survei Kompas (21 Januari 2025), kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan mencapai 80,9 persen, lebih tinggi dibandingkan awal pemerintahan Joko Widodo yang hanya 65 persen. Survei Indikator (27 Januari 2025) juga menunjukkan angka serupa, yaitu 79,3 persen.
Namun, di tengah optimisme publik, beberapa kebijakan justru memicu polemik, termasuk penundaan pengangkatan CASN.
Pakar politik dan Dosen Fisipol UGM, Bayu Dardias, menilai bahwa keputusan ini tidak melalui proses kebijakan publik yang ideal, yang seharusnya mencakup penentuan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi.
“Mengutip Grindle & Thomas (1993), setiap kebijakan harus berbasis reformasi dan dinilai dalam setiap tahapannya. Penundaan CASN ini tampaknya dilakukan tanpa dialog publik yang memadai,” jelas Bayu.
Minimnya dialog ini berdampak pada ketidaksiapan banyak pihak yang terdampak, termasuk lembaga pemerintah yang telah menyusun program kerja untuk tahun 2025.
Secara ekonomi, pemerintah memang berupaya melakukan efisiensi dalam APBN. Misalnya, subsidi gas yang mencapai Rp87 triliun ternyata Rp25 triliun di antaranya dinikmati oleh kelompok yang tidak seharusnya.
Namun, Bayu mempertanyakan apakah efisiensi juga berlaku dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) pemerintahan.
“Dalam konteks efisiensi APBN, pemotongan belanja hanya sekitar 8,46 persen, dengan belanja pemerintah pusat berkurang 9,48 persen dan transfer ke daerah berkurang 5,49 persen,” lanjut Bayu.
Jika efisiensi memang menjadi alasan utama, seharusnya ada perencanaan matang terkait distribusi SDM, bukan sekadar pemangkasan anggaran.
Keputusan mendadak ini membuat banyak calon ASN kebingungan. Banyak di antara mereka yang telah menyesuaikan rencana karier, bahkan ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama dengan harapan segera menjadi pegawai negeri.
“Kini, ketidakpastian ini berpotensi merugikan banyak pihak yang telah menyesuaikan rencana karier mereka,” tegas Bayu.
Dalam teori kekuasaan Lukes (2005), pengambilan keputusan merupakan wujud nyata kekuasaan. Namun, jika kebijakan dibuat tanpa pertimbangan matang dan transparansi, justru bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Penundaan CASN seharusnya dilakukan dengan perencanaan dan komunikasi yang lebih baik. Tanpa kejelasan, kebijakan ini berpotensi menciptakan instabilitas, baik bagi individu yang terdampak maupun institusi pemerintahan yang membutuhkan tenaga kerja baru.
“Jika efisiensi menjadi alasan utama, maka pemerintah juga harus memastikan efisiensi dalam perencanaan kebijakan, bukan hanya dalam pengeluaran anggaran. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman ini dan memastikan bahwa kebijakan strategis di masa depan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” pungkas Bayu. [dan/beq]
