Sidoarjo (beritajatim.com) – Penguatan strategi komunikasi dinilai menjadi langkah penting bagi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dalam mendorong terpenuhinya akomodasi yang layak (AYL) bagi penyandang disabilitas.
Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) Seri 2 yang digelar Program INOVASI bersama UPT Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Surabaya serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) di Hotel Aston Sidoarjo, Sabtu (23/5/2026).
Kegiatan bertema “Dari Isu ke Strategi: Menyusun Arah Komunikasi OPDis yang Lebih Terarah” itu mempertemukan organisasi disabilitas, pemerintah daerah, akademisi hingga media guna memperkuat kapasitas komunikasi sebagai alat advokasi perubahan sosial dan kebijakan.
Kepala BLSDM Komdigi Surabaya, Bagus Winarko, mengatakan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga akses informasi dan ruang untuk menyampaikan aspirasi.
“Banyak organisasi disabilitas memiliki semangat advokasi yang kuat, namun masih menghadapi kendala dalam menyusun strategi komunikasi yang terarah dan menjangkau audiens yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Direktur INOVASI Bidang Ekosistem Pendidikan dan Manajemen Sub Nasional, Handoko Widagdo, menegaskan bahwa pemenuhan akomodasi yang layak menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia.
“Setiap anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang setara, didukung akomodasi yang layak, mulai dari alat bantu, penyesuaian pembelajaran, hingga lingkungan yang aksesibel,” katanya.
Menurut Handoko, kemampuan komunikasi yang kuat akan membantu OPDis menyampaikan isu-isu disabilitas agar lebih mudah dipahami masyarakat maupun pengambil kebijakan.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 40 peserta dari berbagai OPDis di Kabupaten Sidoarjo mengikuti diskusi dan kerja kelompok untuk menyusun strategi komunikasi organisasi yang lebih efektif dan berdampak.
Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UMSIDA, Kemil Wachidah, menilai komunikasi memiliki peran strategis dalam menjembatani persoalan di lapangan dengan perubahan kebijakan.
“Strategi komunikasi membantu OPDis menerjemahkan pengalaman dan kebutuhan nyata di lapangan menjadi pesan yang terarah, sehingga lebih mudah dipahami dan direspons oleh pemangku kepentingan,” tuturnya.
Pada sesi gelar wicara, aktivis disabilitas Sunarman Sukamto menekankan pentingnya menentukan isu prioritas dalam advokasi.
“Komunikasi tidak bisa membahas semua hal sekaligus. Kita harus memilih isu yang paling berdampak, lalu menyampaikannya dengan cara yang menyentuh logika sekaligus empati,” ujarnya.
Dari sisi media, jurnalis Cheta Nilawaty menyoroti pentingnya penyusunan pesan yang jelas dan tepat sasaran dalam strategi komunikasi organisasi.
“Strategi komunikasi yang jelas siapa audiensnya, apa pesannya, dan bagaimana menyampaikannya, akan menentukan apakah advokasi bisa memengaruhi kebijakan,” katanya.
Sementara itu, Ameilia Rizkyka Handayani dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia menyoroti pentingnya menghadirkan kebutuhan nyata komunitas disabilitas dalam ruang publik, termasuk ketersediaan juru bahasa isyarat di layanan publik sebagai bagian dari akomodasi yang layak.
“Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi memastikan setiap orang didengar dan dipahami,” ujarnya.
Selain diskusi, tim INOVASI juga memaparkan hasil analisis media monitoring periode Januari–Juni 2026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa OPDis masih perlu memperkuat kapasitas dalam merancang serta mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif dan efisien guna mendorong pemenuhan akomodasi yang layak di Sidoarjo.
Melalui KBK Seri 2, setiap organisasi disabilitas didorong untuk menghasilkan draf strategi komunikasi sebagai panduan advokasi ke depan. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat suara penyandang disabilitas agar tidak hanya terdengar, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam kebijakan dan layanan publik. (ted)
