Ponorogo (beritajatim.com) – Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Ponorogo menggelar Musyawarah Daerah (Musyda) ke-11 di Exspotorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) pada 25-26 Februari 2023.
Dalam pembukaan Musyda itu, dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) Hidayatulloh, Pengurus Harian Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jatim Sugiarti, Bupati Sugiri Sancoko dan wakilnya Lisdyarita, Ketua DPRD Sunarto serta ribuan warga Muhammadiyah setempat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua PWM Jatim, Hidayatulloh mengungkapkan bahwa PWM Jatim beberapa waktu lalu menerbitkan surat edaran yang ditujukan ke PDM di wilayah Provinsi Jatim. Adapun surat edaran itu berisi bahwa calon anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, tidak diperbolehkan berasal dari anggota atau pimpinan partai politik (parpol).
[berita-terkait number=”5″ tag=”Muhammadiyah“]
Oleh sebab itu, maka anggota atau pimpinan parpol tidak boleh dicalonkan untuk menjadi anggota pimpinan perserikatan. “InsyaAllah untuk PWM Ponorogo tidak ada masalah,” ungkap Hidayatulloh dalam sambutannya, Sabtu (25/02/2023).
Hidayatulloh menyebut bahwa ketentuan yang dibuat itu, hendaknya harus bisa dipahami teman-teman yang aktif atau bahkan menjadi pimpinan parpol, yang berkeinginan menjadi anggota pimpinan perserikatan. “Menurut ketentuan tidak diperkenankan. Harus dipahami oleh teman-teman yang aktif di parpol,” katanya.
Ketentuan yang dibuat ini harus dijaga bersama, supaya ada pembagian tugas. Yang berkhidmat di perserikatan, mari berjuang di perserikatan sepenuh hati. Begitu pun yang berjuang dijalur parpol juga dengan sepenuh hati. Hidayatulloh mengajak semuanya untuk bersinergi memainkan perannya masing-masing di jalurnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mari ini kita jadikan lahan dakwah untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkemajuan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko mengatakan bahwa pihaknya ingin Muhamadiyah dan Aisyiyah bisa memberikan masukan atau rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Dimana masukan atau rekomendasi itu bisa dijabarkan dalam program APBD Ponorogo. “Misalnya masukan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu bagaimana caranya untuk menaikan angka indeks pembangunan manusia (IPM),” kata Kang Giri sapaan Bupati Sugiri Sancoko. (end/kun)
