Di hadapan para kiai dan hadirin yang memenuhi halaman Pondok Pesantren Darul Arifin, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (20/2/2022) sore, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan tekad kembali.
“Saya ditanya wartawan, bagaimana peluangnya? Apakah optimis? Saya jawab: saya dididik Gus Dur 20 tahun, bukan hanya optimistis tapi sangat yakin bahwa kita mampu dan sampai pada tujuan seperti yang diwariskan Gus Dur kepada kita,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Tentu saja, Muhaimin tengah bicara soal pencalonan presiden. Sebagai orang nomor satu partai yang memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, ia punya cukup alasan untuk bertarung dalam pemilu 2024 sebagai representasi kaum nahdliyyin. Melanjutkan apa yang dilakukan Gus Dur adalah salah satu semangat terkuatnya.
“Lagu yang paling cocok adalah ‘Mari Bung Rebut Kembali’. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maslahat,” kata pria yang dinobatkan sebagai Panglima Santri di Jember.
Dukungan untuk Muhaimin pun bermunculan. Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menyebutkan, Muhaimin bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Safari politik yang dilakukan Muhaimin, terutama di kantong-kantong NU, disebut ARCI cukup berpengaruh.
Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember di Jember, menyebut Muhaimin sangat kapabel, kompeten, dan potensial sebagai calon presiden. “Sebutan atau branding Panglima Santri membuktikan modal sosial dan modal politik Cak Imin sangat menjanjikan atau kompetitif dalam konteks kontestasi 2024.” katanya, Rabu (16/3/2022).
Menurut Iqbal, jumlah warga nahdliyyin di Indonesia yang mencapai kurang lebih 100 juta orang, yang 25 juta di antaranya di Jawa Timur, adalah modal elektoral yang tak bisa diremehkan. “Cak Imin memiliki dukungan dari santri, kiai, masayikh, ulama, dan hasil jejaring sosial, ekonomi, dan politik yang dibangun sejak 1999 sebagai pimpinan DPR RI termuda,” katanya.
Iqbal melihat, jika posisi sebagai Panglima Santri ini dikelola dengan strategi dan manajemen komunikasi politik yang modern dan piawai di era digital, maka Muhaimin akan menguat. “Apalagi dia ketua umum PKB yang basis massa dan konstituennya sudah sangat jelas kaum nahdliyyin,” katanya.
Suko Widodo, Kepala Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga di Surabaya, menilai tingkat penerimaan publik Jawa Timur dan Jawa Tengah terhadap Muhaimin cukup tinggi, karena dua provinsi itu adalah basis NU. “Tapi kita tidak tahu bagaimana dengan daerah lain,” katanya.
Muhaimin tak bisa berkutat di Jatim dan harus mulai membuka komunikasi dengan partai lain, maupun tokoh-tokoh di daerah lain, terutama luar Jawa. Dia harus menciptakan momentum sendiri agar bisa menjadi presiden seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. “Gus Dur punya break through, momentum di mana dia adalah lawan Orde Baru. Cak Imin tidak punya golden momentum untuk membuat sesuatu yang monumental. Kalau mau, dia harus membuat program nyata di luar partai politik, seperti beasiswa dan pembukaan lapangan kerja,” kata Suko.
Dalam konteks penciptaan momentum ini, Suko beranggapan Muhaimin salah langkah saat melontarkan wacana penundaan pemilu. “Itu melemahkan dirinya sendiri,” katanya.
Namun Iqbal justru berpendapat sebaliknya. “Saat Cak Imin memproduksi wacana penundaan pemilu berbasis big data, dengan klaim 60 persen dari 100 juta pengguna sosial menyatakan setuju pemilu ditunda, saya kira ini bukan hanya strategi politik. Bukan hanya soal panjat sosial atau menunggangi gelombang lini massa media sosial,” katanya.
“Dengan dibicarakannya isu ini secara nasional, popularitas atau minimal keterkenalan, awareness, pengetahuan masyarakat media sosial, mengenal sosok Cak Imin. Di banyak hasil survei, nama Cak Imin nyaris tak masuk dalam jajaran 10 besar. Ketika menyundul narasi penundaan pemilu berbasis big data, ia sudah berhasil dan akan terus-menerus terwacanakan,” kata Iqbal.
Iqbal melihat Muhaimin juga tengah melakukan cek ombak. “Ketika tidak ada perlawanan dan penolakan dari masyarakat atau sebagian besar kalangan civil society, tentu sangat mungkin pemilu ditunda. Itu dilihat dari tahapan pertama pemilu nanti yang paling lambat Juni harus ditetapkan,” katanya.
“Jika sampai lebaran politik parlemen belum jelas dalam mengagendakan tahapan pemilu, maka atas nama undang-undang, mau tidak mau, suka atau tidak, pemilu ditunda, karena amandemen undang-undang harus dilakukan lebih dulu. Dengan kata lain, Cak Imin dalam memproduksi narasi di media sosial berhasil,” kata pria kelahiran Surabaya ini.
“Kedua, jika pemolakannya keras, pemilu tetap sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, Cak Imin sudah memperoleh personal branding gratis, terutama dari cuitan di lini massa. Meski cuma menentukan 10 persen, tapi pembicaraan itu berpengaruh terhadap narasi media arus utama, terutama televisi. Bagaimana pun referensi dan informasi politik masyarakat kita, 70 persen mengandalkan media arus utama, terutama televisi,” kata Iqbal.
Iqbal mengibaratkan wacana penundaan pemilu bagi Muhaimin dalam bahasa Jawa Timur sebagai ‘kalah menang nyerek’. “Posisi Cak Imin menurut saya berhasil, dan itu membuktikan kepiawaiannya dalam berkomunikasi politik,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”abdul-muhaimin-iskandar”]
Namun Iqbal merasa perlu memberikan catatan kepada Cak Imin. “Pembahasan narasi penundaan pemilu atau wacana presiden tiga periode mengartikan substansi politik sebatas politik kekuasaan. Padahal dalam buku teks mana pun, definisi politik untuk tujuan kebaikan bersama dan kemuliaan, bukan hanya distribusi kekuasaan,” katanya.
Iqbal menyarankan agar Muhaimin menyusun strategi edukasi berbasis konstituen PKB. “Apalagi jika PKB bisa masuk ke kantong-kantong yang selama ini menjadi lumbung suara partai lain. Strategi itu bisa dioptimalkan dengan cara menyudahi narasi ini. Sudah cukup personal brandingnya, lebih terfokus pada pemenangan pemilu PKB, menggunakan kepiawaian Cak Imin dalam strategi komunikasi politik,” katanya. [wir/ted]
