Ponorogo (beritajatim.com) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Ponorogo, mitos-mitos terkait pemilihan pemimpin di Bumi Reog kembali menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Setidaknya ada dua mitos yang sering disebutkan, yaitu mitos “pemimpin kulon kali dan etan kali” serta “petahana gagal menjabat dua periode”.
Murdianto, seorang pengamat sosial-politik dari Ponorogo, mengungkapkan bahwa mitos-mitos ini sudah menjadi bagian dari narasi yang berkembang di masyarakat menjelang Pilkada.
Menurutnya, pembicaraan mengenai mitos tersebut yang tersebar dari mulut ke mulut mencerminkan kenyataan sosial yang tidak bisa diabaikan.
“Mitos atau narasi yang muncul menjelang Pilkada, yang pasti pembicaraan dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari,” kata Murdianto, ditulis Senin (30/09/2024).
Secara kewilayahan, dulu berdirinya Kabupaten Ponorogo merupakan gabungan dari 4 kadipaten. Adanya sejarah kewilayahan itu, juga selama ini diperingati lewat acara Grebeg Suro. Di mana ada perpindahan pusat pemerintahan dari Setono ke Kota Tengah, yang saat ini berada di sekitar alun-alun Ponorogo.
Perpindahan yang menjadi Ponorogo baru, seperti sekarang ini, dimungkinkan karena adanya negosiasi antar pemimpin etan kali dan kulon kali masa itu.
Secara geografis, wilayah “kulon kali” merujuk pada area di sebelah barat anak Sungai Bengawan Madiun, sedangkan “etan kali” mencakup wilayah di sebelah timur sungai tersebut.
Menurut masyarakat, kepemimpinan di Ponorogo cenderung bergilir antara pemimpin dari kedua wilayah ini. Pada Pilkada 2020 dan situasi saat ini, Sugiri Sancoko berasal dari wilayah “kulon kali”, sementara Ipong Muchlissoni berasal dari “etan kali”.
“Terkait dengan mitos kulon kali dan etan kali, memang ada dasar sejarah. Namun, juga menjadi masalah, jika dikaitkan dengan sesuatu hal yang faktual. Sebab, itu tergantung dari situasi politik dari masa ke masa. Etan kali dan kulon kali memang fakta sejarah, wajar orang-orang mengatakannya,” ungkap Murdianto.
Selain mitos kewilayahan, ada juga narasi bahwa petahana di Ponorogo selalu gagal menjabat dua periode. Sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005, faktanya belum ada petahana yang berhasil melanjutkan ke periode kedua. Meski demikian, Murdianto yakin bahwa situasi seperti ini, sangat dan bisa dirasionalisasi.
“Calon petahana 1 periode dan setelahnya tidak menang, memang faktualnya terjadi. Tetapi hal-hal seperti ini, tentu tergantung narasi pembicaraan dari masyarakat terkait dengan praktik-praktik politik yang sekarang,” katanya.
Namun, jika melihat fakta yang terjadi selama ini, terkait petahana yang gagal untuk 2 periode, bisa juga dipatahkan oleh pasangan calon Sugiri Sancoko dan Lisdyarita.
Pasalnya, petahana yang selama ini gagal untuk periode keduanya, selalu pecah kongsi dengan wakilnya. Kali ini, Sugiri Sancoko solid menatap periode keduanya dengan Lisdyarita atau rilis jilid 2.
Pembuktiannya tetap pada tanggal 27 November 2024 nanti saat pencoblosan. Sugiri Sancoko bisa mematahkan mitos-mitos itu dan membuat sejarah, dengan petahana pertama di Ponorogo bisa 2 periode, atau Sugiri Sancoko memuluskan mitos dan hanya memuluskan sejarah yang sudah ada.
“Ya kita lihat faktanya tanggal 27 November nanti. Apa pun hasilnya, saya kira masyarakat memahami namanya pembicaraan dan menjadi pertanda bahwa masyarakat Ponorogo itu memang dinamis,” tutup Murdianto. [end/ian]
