Surabaya (beritajatim.com) – Belasan pengusaha UMKM yang berada di Aloha mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Jumat (25/11/2022). Kedatangan untuk wadul dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan pihak Prima Koperasi TNI AL (Primkopal) dan Kementerian PUPR beserta Pemkab Sidoarjo terkait proyek pembangunan Fly Over Aloha.
Dalam hearing tersebut, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak menghadiri undangan rapat yang diketuai Nur Sucipto anggota Komisi B DPRD Jatim, Fraksi Gerindra.
Sony, perwakilan para pedagang UMKM yang ada di Aloha mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menolak pembangunan fly over Aloha yang merupakan proyek strategis nasional. Namun, menurutnya, Pemkab Sidoarjo yang seharusnya menjadi orang tua bagi rakyatnya malah berlaku tidak adil.
“Kita merasa dibuang dengan cara-cara pemaksaan. Benar memang kami dikasih uang oleh Pemkab, tapi hanya Rp 5 juta sedangkan kami investasi sudah ratusan bahkan ada yang miliar rupiah,” ujarnya saat diwawancarai beritajatim.com.
Sony menjelaskan, memang ada perjanjian oleh pihak Primkopal TNI AL dan pengusaha terkait klausul bahwa pengusaha UMKM harus pergi ketika pihak TNI AL membutuhkan lahan tersebut tanpa minta ganti rugi. Namun, para pedagang beranggapan jika proyek ini merupakan kepentingan negara dan bukan pihak TNI AL.
“Yang kami tahu, pemerintahan pak Jokowi kan selalu memberikan dana yang cukup dalam setiap proyek strategis lahan, baik pembangunan dan pembebasan lahan, ini yang kami tagih. Sayangnya Pemkab Sidoarjo tidak profesional,” imbuhnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”gus-muhdlor”]
Setidaknya, menurut Sony, harusnya Pemkab Sidoarjo berkomunikasi dengan para UMKM terdampak. Ia mengaku kecewa lantaran Bupati Sidoarjo baru mau menemui pedagang pada 23 November 2022 kemarin. Padahal mereka telah menyurati mulai pertengahan Oktober 2022.
Sementara itu, Nur Sucipto Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur merekomendasikan agar para pedagang menemui Bupati Sidoarjo pada Senin (28/11/2022) mendatang. Ia mengatakan, permasalahan bisa diselesaikan dengan komunikasi antara Primkopal, Pemkab Sidoarjo, dan pedagang.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Wakil Bupati (Sidoarjo) untuk pedagang, silahkan menemui Pak Bupati secepatnya. Nantinya, jika memang buntu, maka Provinsi yang bisa menyelesaikan,” tegas Nur Sucipto. [ang/but]
