Ringkasan Berita
* PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama untuk mengintegrasikan sistem pengaduan internal OpenMIND dengan sistem pengaduan dugaan tindak pidana korupsi KPK.
* Kerja sama selama lima tahun, mulai 2026 hingga 2031, ini bertujuan memperkuat pencegahan fraud, meningkatkan transparansi, serta membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel.
* Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengawal berbagai agenda strategis pertambangan nasional, khususnya hilirisasi mineral, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam demi meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.
————————————————————————-
Surabaya (beritajatim.com) – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dan pencegahan kecurangan (fraud) di sektor pertambangan nasional dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengintegrasikan sistem pengaduan internal MIND ID dengan sistem pengaduan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK.
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun, mulai 2026 hingga 2031, ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus ditujukan untuk memastikan agenda hilirisasi dan pengelolaan kekayaan mineral Indonesia berjalan sesuai prinsip integritas.
Penandatanganan PKS dilakukan Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan bebas dari praktik korupsi merupakan fondasi penting dalam menjalankan mandat pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara nasional.
Menurut dia, kekayaan mineral Indonesia tidak cukup hanya dieksploitasi, tetapi harus diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” ujar Maroef.
Ia menegaskan, pelaksanaan mandat strategis tersebut tidak boleh tercoreng oleh praktik penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun fraud yang dapat merugikan negara.
“Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, sistem pengaduan internal MIND ID yang dikenal sebagai OpenMIND akan terhubung dengan sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di KPK. Integrasi tersebut diharapkan mempercepat identifikasi dan penanganan laporan sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan internal di lingkungan perusahaan.
Ruang lingkup kerja sama tidak hanya mencakup integrasi sistem pengaduan, tetapi juga asistensi KPK dalam penyusunan regulasi internal, penguatan program penanganan pengaduan, koordinasi antarlembaga, serta pertukaran informasi dengan tetap memperhatikan standar kerahasiaan yang tinggi.
Sistem tersebut juga dirancang menjadi instrumen deteksi dini atau *early identification tool* untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal. Dengan demikian, setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur.
Penguatan integritas ini dinilai penting mengingat MIND ID memiliki peran strategis dalam menggerakkan industri pertambangan nasional. Melalui sejumlah anggota grup usaha, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia, MIND ID tengah mengakselerasi berbagai proyek strategis.
Fokus pengembangan tersebut meliputi percepatan hilirisasi mineral, penguatan ekosistem kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV), peningkatan efisiensi operasional, hingga penguatan efektivitas pasokan energi nasional.
Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan investasi dan pengelolaan aset pertambangan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Selain itu, tata kelola yang kuat diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI Eko Marjono menyambut positif langkah proaktif MIND ID dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui integrasi pengaduan.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan, memperkuat transparansi, serta mendorong terbentuknya budaya antikorupsi di seluruh jajaran perusahaan yang tergabung dalam Grup MIND ID.
Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, kedua pihak juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala selama masa kerja sama berlangsung. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sistem pengawasan dan penanganan pengaduan yang telah dibangun.
Maroef menegaskan, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan komitmen yang harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses bisnis perusahaan.
“Kerja sama ini bukanlah tujuan akhir, melainkan wujud komitmen awal yang kami implementasikan secara nyata untuk memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan integritas yang tinggi,” katanya.
Ia meyakini, keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi maupun kapasitas produksi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat,” pungkas Maroef.[rea]
