Jember (beritajatim.com) – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengkhawatirkan pelaksanaan proyek pekerjaan fisik yang mepet dengan akhir tahun anggaran akan berdampak negatif terhadap pengusaha jasa konstruksi.
Kekhawatiran ini didasarkan pada lambatnya peluncuran paket-paket pekerjaan fisik oleh pemerintah. Ketua Badan Pengurus Cabang Gapensi Jember Ahmad Kudori Kurniawan tidak bisa memahami alasan pemerintah daerah meluncurkan paket pekerjaan fisik dua bulan jelang berakhirnya masa anggaran 2026.
Pelaksanaan proyek yang mepet dengan akhir tahun anggaran memunculkan sekian persoalan dan kesulitan bagi pengusaha jasa konstruksi. “Salah satunya adalah persoalan ketersediaan beberapa material yang bisa membantu penyelesaian pekerjaan,” kata Kudori, Senin (9/11/2026).
Jumlah pemasok aspal yang menjadi bahan perbaikan jalan di Jember bisa dihitung jari, hanya delapan peusahaan. Mereka harus melayani permintaan dalam jumlah besar dari rekanan. Sementara kemampuan mesin produksinya juga memiliki keterbatasan.
Penggarapan proyek pembangunan konstruksi menjelang masa akhir tahun anggaran juga berpotensi memperburuk mutu pekerjaan. “Penyelesaian pekerjaan yang terburu-buru berdampak terhadap kualitas hasil yang tidak bisa dijaga dengan baik,” kata Kudori.
Buruknya kualitas hasil pekerjaan itu membuat pengusaha jasa konstruksi menjadi sasaran kekecewaan masyarakat. “Masyarakat komplain, apalagi sekarang media sosial begitu marak. Padahal kami pun bekerja sangat mepet waktunya, sehingga kami tidak bisa kerja maksimal untuk memberikan kualitas yang terbaik,” kata Herwindro Wicaksono, Bendahara BPC Gapensi Jember.
Tak hanya itu. Mereka juga berpotensi untuk mengalami kriminalisasi dan menjadi kambing hitam jika ada persoalan hukum dalam proses proyek tersebut. Hal ini disebabkan pengerjaan terburu-buru memaksa kontraktor mengambil risiko fisik dan hukum hanya untuk mengejar tenggat waktu yang ditetapkam pemerintah daerah. Pada akhirnya ketika terjadi persoalan hukum di kemudian hari, pelaku usaha sering dijadikan tameng atas kegagalan sistem pengadaan paket pekerjaan dari pemerintah.
Lambannya peluncuran paket pekerjaan juga dikhawatirkan menyebabkan tingginya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) akibat besarnya anggaran yang tak terserap.
Problem ketiga yang dihadapi rekanan adalah pencairan uang proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Mepetnya pelaksanaan proyek dengan akhir tahun anggaran membuat pemerintah daerah baru membayar kontraktior pada tahun berikuitnya setelah Perubahan APBD.
Ini merugikan kontraktor yang mengandalkan pinjaman bank untuk membiayai pekerjaan terlebih dulu. Betapa tidak, selama pemerintah belum membayar, mereka tidak bisa segera mengembalikan pinjaman dan harus menanggung beban bunga uang pinjaman dari bank.
“Harapan kami dari pengusaha jasa konstruksi, untuk pembayaran di akhir tahun ini setidaknya ada kelonggaran ataupun opsi lain. Jangan dibayarkan di tahun berikutnya pada bulan September atau Oktober. Itu terlalu lama bagi kami,” kata Herwindro.
Merespons situasi ini, Gapensi Kabupaten Jember mendesak Pemkab Jember memangkas hambatan administratif yang memperlambat peluncuran paket pekerjaan fisik, serta menjamin perlindungan hukum agar kontraktor tidak dikorbankan atas keterlambatan birokrasi.
Gapensi juga mendesak agar perencanaan pengadaan tahun-tahun berikutnya dilakukan secara disiplin sejak awal tahun, sehingga pengusaha konstruksi lokal tidak terus-menerus dijadikan ‘tameng’ atau korban sistem.
Terakhir, Gapensi meminta agar setiap proyek yang dilelang di sisa tahun ini memperhitungkan durasi waktu teknis yang rasional agar mutu bangunan terjamin tanpa mengorbankan keselamatan hukum penyedia jasa. [wir/ian]
