Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak bergizi selama Ramadan. Seluruh kepala SPPG dikumpulkan secara mendadak di Aula Gedung Pemkab Lamongan untuk mensinkronkan kebijakan layanan pada Kamis (26/2/2026).
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Lamongan, Mohammad Nalikan, menyatakan langkah tegas ini diambil untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat yang masuk melalui media sosial maupun pesan singkat. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu memastikan standar gizi dan kelayakan menu bagi para penerima manfaat selama Bulan Suci.
“Kami menerima pengaduan dari masyarakat, baik melalui medsos, satgas, baik melalui medsos maupun melalui WA kepada Satgas. Kemudian hari ini kita kumpulkan semua kepala SPPG, untuk mensinkronkan bagaimana kebijakan dengan layanan SPPG ini di saat bulan Ramadan,” kata Nalikan.
Nalikan mengakui bahwa pada awal pelaksanaan di bulan Ramadan, beberapa titik SPPG masih dalam tahap uji coba penyesuaian menu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian layanan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Memang awal-awal itu masih proses penyesuaian menu. Tapi setelah kami kroscek mekanisme dan SOP di SPPG, ke depan kami harapkan layanan MBG berjalan lebih baik, baik dari sisi kualitas gizi, bentuk sajian maupun keamanannya,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Sekda Lamongan tersebut.
Terkait aspek transparansi, ia menegaskan bahwa sistem pembiayaan program MBG menggunakan skema at-cost atau pembayaran berdasarkan nilai riil bahan makanan yang diproduksi. Pemerintah tidak membayarkan anggaran berdasarkan pagu maksimal jika biaya produksi sebenarnya berada di bawah angka tersebut.
“Kalau makanan yang dimasak nilainya Rp7.000, maka yang dibayar pemerintah ya Rp7.000. Bukan pagunya Rp8.000 lalu tetap dibayar Rp8.000, tidak seperti itu,” terangnya memberikan edukasi kepada publik.
Penjelasan ini sangat penting agar masyarakat memahami bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah sangat bergantung pada kualitas dan jumlah bahan yang disajikan. Jika nilai konsumsi mencapai Rp9.000, maka anggaran yang diserap juga akan mengikuti angka riil tersebut secara proporsional.
“Kalau nilainya Rp9.000, ya yang diserap Rp9.000. Ini yang mungkin belum banyak dipahami masyarakat,” tambah Nalikan menekankan prinsip akuntabilitas program.
Penentuan harga bahan baku di lapangan tetap mengacu pada pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku di wilayah Jawa Timur. Satgas MBG juga melakukan pemantauan harga pasar melalui hasil survei rutin mingguan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
Selain menjaga kualitas asupan gizi, Pemkab Lamongan menitikberatkan pada ketepatan waktu distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Koordinasi intensif dengan pihak sekolah menjadi kunci agar menu tetap dalam kondisi segar saat sampai ke tangan siswa.
“Selain menjaga kualitas menu, kami juga menekankan pentingnya koordinasi distribusi dengan pihak sekolah agar pengiriman makanan tepat waktu,” ujarnya.
Mengenai keluhan spesifik terkait menu makanan kering yang dinilai kurang menggugah selera selama Ramadan, Nalikan menyebut masalah tersebut hanya terjadi di titik-titik tertentu. Sebagian besar SPPG diklaim sudah mampu menjalankan standar pelayanan dengan sangat baik meskipun dalam suasana puasa.
“Beberapa memang ada keluhan, tapi banyak juga SPPG yang sudah berjalan baik. Mungkin ini soal kesiapan di awal Ramadan saja, karena perlu penyesuaian,” katanya memberikan catatan evaluasi.
Ke depan, Satgas MBG memastikan pengawasan lapangan akan diperketat melalui pembentukan koordinator khusus di tingkat kecamatan. Kehadiran koordinator ini diharapkan mampu merespons secara cepat jika ditemukan ketidaksesuaian menu atau keluhan kualitas makanan dari warga.
“Kalau masih terjadi hal yang sama, tentu akan kita evaluasi. Kita tidak segan-segan melakukan evaluasi, makanya nanti akan kita bentuk sampai ada koordinator kecamatan,” pungkas Nalikan. [fak/beq]
