Jember (beritajatim.com) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar, menemui Bupati Jember, Hendy Siswanto di Pendapa Wahyawibawagraha. Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis itu, Hendy mengusulkan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada para perangkat dan pendukung desa.
“Saya lagi merayu Pak Bupati agar pejuang desa, apakah itu kepala desa, sekretaris desa, pengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pendamping desa bisa ikut rekognisi pembelajaran lampau dan dikasih beasiswa. Cukup empat semester, lulus S1,” ujar Halim.
Untuk teknis pembelajaran, kata Hendy, akan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa dengan Universitas Jember. Model pembelajaran ini sudah diterapkan di Bojonegoro.
“Ini sudah berjalan di Bojonegoro bekerjasama dengan Unesa (Universitas Negeri Surabaya) dan UNY (Universitas Negeri Yogyakarta). Saya lagi merayu Pak Bupati agar terjadi percepatan peningkatan sumber daya manusia di Jember. Dengan waktu relatif singkat, kualifikasi memenuhi, dan basisnya desa,” kata Halim.
Rekognisi Pembalajaran Lampau (RPL) sama persis dengan perguruan tinggi reguler. Bedanya, pendidikan tinggi reguler harus masuk kampus, kuliah, praktikum lebih dulu sebelum terjun ke masyarakat.
“Kalau (RPL) ini di masyarakat dulu, baru masuk bangku kuliah,” kata Halim.
Sementara untuk Sistem Kredit Semester sama, sebanyak 147. Tetapi, terdapat syarat yang harus dipenuhi perangkat desa untuk bisa mendapatkan beasiswa terebut seperti
“Minimal lima tahun berkiprah menjadi kepala desa, berprestasi, menjadi pendamping desa yang bagus, ini ada ukuran-ukurannya, bisa dikonversi sampai 70 SKS,” kata Halim, mengacu UNY dan Unesa. Sisa SKS ditempuh empat semester dan bisa lulus dengan gelar sarjana S1.
Lebih lanjut, dia berharap Hendy bersedia mengalokasikan anggaran untuk para pejuang desa.
“Kemarin saat Silaturahim Nasional dengan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Pak Jokowi mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Desa. Apa jawab Pak Presiden? ‘Yang Bapak Pembangunan Desa adalah Bapak dan Ibu yang setiap hari membangun desanya masing-masing’,” kata Halim.
Tahun ini, RPL dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kota Madiun (Jawa Timur), dan Kabupaten Bombana (Sulawesi Tenggara). “Banyak sekali yang menyatakan diri sudah siap, karena memang memberikan suasana dan semangat yang sangat berbeda di lingkungan masyarakat di desa. Kami masih menggunakan perguruan tinggi negeri, karena kepentingan legalitas. Jadi ada dua legalitas: legalitas perguruan tinggi dan legalitas mahasiswa,” kata Halim.
Menurut Halim, di Bojonegoro ada dua ribu orang lebih pendaftar. Setelah diseleksi, tersisa 1.200 orang yang layak mengikuti RPL. “Dampaknya luar biasa. Dari sisi iklim yang terbangun saja (membawa dampak). Misalkan seorang sekretaris desa bisa S1, anaknya pasti bangga. Pasti kemudian cara berpikirnya: anakku juga harus S1, masa bapaknya S1, anaknya tidak. Tetangga, famili, jadi satu iklim yang sangat bagus bagi peningkatan sumber daya manusia,” katanya. [wir/beq]
