Surabaya (beritajatim.com) – Peringatan wafat Presiden pertama RI, Soekarno, pada 21 Juni memantik kembali kajian atas gagasan sang proklamator. Kondisi ekonomi sosial masa kini membuat pemikiran lamanya terasa hidup kembali.
Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Daya beli masyarakat terus merosot seiring lebarnya jurang kesenjangan sosial. Realitas ini menuntut bangsa mencari pijakan baru.
Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat PhD, melihat peringatan wafat Bung Karno pantang berhenti di level seremoni belaka. Perlu ada upaya nyata menghidupkan warisan perjuangannya.
“Setiap tanggal 21 Juni kita merefleksikan apakah cita-cita kemerdekaan yang beliau perjuangkan sudah dirasakan seluruh rakyat. Pertanyaan ini masih relevan hingga hari ini,” ujar Supangat, Rabu (10/6/2026).
Bung Karno memosisikan kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan. Karya pemikirannya seperti Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi membuktikan merdeka berarti menjamin keadilan untuk semua kelas.
“Beliau tidak pernah memaknai kemerdekaan hanya sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat,” katanya.
Ajaran Marhaenisme dari era 1930-an juga kembali menemukan bentuk aslinya. Kaum pekerja informal, pengemudi ojek online, hingga pekerja lepas adalah wajah baru kaum Marhaen modern.
“Marhaen hari ini mungkin tidak lagi identik dengan petani kecil. Bentuknya berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi substansi persoalannya masih sama,” jelas Supangat.
Kelompok tersebut bisa bekerja keras namun terus berbenturan dengan sistem ekonomi yang belum berpihak penuh. Konsep sosio-demokrasi tawaran Soekarno dinilai pas sebagai jalan keluar persoalan ini.
“Demokrasi akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada hak memilih. Demokrasi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui keadilan sosial yang nyata,” tambahnya.
Semangat berdikari secara ekonomi menjadi fondasi paling mendasar saat ini. Pembangunan nasional wajib berpihak pada nasib pekerja dan pelaku usaha kecil agar jurang ekonomi tidak makin melebar.
Bulan Juni pada akhirnya menjadi titik temu antara sejarah dan masa depan. Pemikiran Soekarno tetap menjadi jangkar pengingat bahwa pemerataan hak ekonomi wajib terus dikerjakan tanpa henti. [ipl/but]
