Surabaya (beritajatim.com) – Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dalam seluruh sektor kehidupan. Korban jiwa akibat virus corona itu pun masih terus berjatuhan hingga saat ini. Banyak dari korban jiwa itu meninggalkan anak-anak berusia dini. Anak-anak yang menjadi yatim piatu itu masih sangat membutuhkan peran perlindungan, finansial, dan kasih sayang orang tuanya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menggodok data anak-anak yang ditinggalkan orang tua akibat Covid-19.
Femmy mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah melalui Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial masing-masing sudah melakukan pendataan anak-anak yang menjadi yatim akibat Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Sistem Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, pada Kamis (26/8).
Dia menerangkan, Kementerian PPPA sudah melakukan pendataan melalui aplikasi, dan per 25 Agustus sudah terdata sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kemensos melalui Dirjen Rehabsos sudah mendata “by name by adress” anak-anak yatim akibat Covid-19. Saat ini sudah terdata sebanyak 8.274 anak. Data tersebut masih berfluktuatif dan terus berkembang.
[berita-terkait number=”5″ tag=”covid-19″]
Femmy memaparkan, Kementerian dan Lembaga terkait juga sudah menindaklanjuti masalah pendataan. Seperti misalnya Kementerian PPPA sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA di seluruh provinsi untuk melakukan pendataan anak-anak yatim.
Sementara Kemensos juga sudah meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendata anak-anak yatim secara berjenjang, mulai dari tingkat bawah di kelurahan atau desa sampai kabupaten dan kota.
Femmy menjelaskan, untuk pendataan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antar Kementerian dan Lembaga. Hal itu menurutnya agar tidak ada data yang tumpang tindih.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil Kemendagri agar data-data anak juga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah. “Pada saat ini yang menjadi perhatian Presiden dan masyarakat umum adalah anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid yang sangat membutuhkan bantuan dari negara dan pemerintah,” ujarnya.
Sedangkan di Jawa Timur sendiri, menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terdapat lebih dari 6.000 anak menjadi yatim piatu karena orangtuanya meninggal akibat terpapar Covid-19. “Hasil koordinasi terakhir ada lebih dari 6.000 anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terpapar Covid-19,” katanya saat pelantikan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (23/8/2021).
Anak-anak yatim piatu tersebut, kata Khofifah, tidak hanya membutuhkan dana untuk pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, tapi juga membutuhkan pengasuhan. “Saya minta Baznas untuk bisa membantu pengasuhan anak yatim piatu,” terangnya.
Regulasi untuk membangun panti asuhan, kata dia, sangat banyak dan hanya untuk anak-anak, bukan untuk remaja. “Semua stakeholder, bukan hanya Baznas agar memberikan ruang empati kepada yatim piatu ini,” jelasnya.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim Andriyanto, pendataan yatim piatu by name by adress sampai saat ini masih terus dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Dia memastikan, seluruh yatim piatu yang terdata tidak hanya mendapatkan bantuan pendanaan dan pengasuhan, namun juga mendapatkan pendampingan psikologi dan motivasi untuk menjalani kehidupan lebih baik. “Pastinya juga akan mendapatkan pendampingan psikologi dan motivasi,” terangnya.
Sementara Menteri Sosial Tri Rismaharini saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (28/8/2021), mengatakan telah menyiapkan bantuan kepada anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal terpapar covid-19.
“Tapi kami coba karena banyaknya pengaduan soal anak yatim karena orang tuanya mendadak (meninggal). Memang belum sempurna. Saya masih mengumpulkan anggaran-anggaran yang ada pada kami. Alhamdulillah bisa Rp 24 miliar dikumpulkan, insya Allah bisa untuk 10 ribu anak. Ini kami prioritaskan (untuk anak yatim) karena Covid yang tiba-tiba,” katanya.
Kementerian Sosial sedang mengumpulkan data dari pemerintah daerah untuk seluruh anak yatim piatu. “Mudah-mudahan pada 2022, seluruh anak yatim bisa mendapatkan bantuan, kecuali yang memang sudah masuk di PKH (Program Keluarga Harapan), karena di PKH sudah ada bantuan unsur anak-anak. Nanti sama standarnya,” kata Risma.
Kementerian Sosial juga akan mendukung anak-anak yatim yang ada di balai-balai rehabilitasi sosial. “Kami sedang menyiapkan di seluruh balai kami agar bisa menampung anak-anak yatim yang tidak ada yang merawat,” kata mantan wali kota Surabaya ini.
Mensos Risma berharap pemerintah daerah proaktif memasok data untuk pemerintah. Saat ini, data yang sudah masuk ke Kemensos mencakup 9.800 orang anak. “Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa fakir miskin dan terlantar, datanya dari daerah. Jadi nanti lewat daerah,” kata Risma.
Sementara di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menjanjikan akan membangun asrama bagi anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena covid-19.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, ada sekitar 1.400 keluarga yang meninggal karena Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 600-an keluarga sudah disurvei Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Sedangkan sisanya, kata dia, masih dilakukan pendataan.
“Kita masih hitung berapa jumlah anaknya dari data 1.400 keluarga tadi. Dari situ kita bisa memetakan berapa yang masih SD, SMP, dan SMA,” kata Eri di Surabaya, Sabtu (21/8).
“Mereka bisa tinggal di asrama jika mereka mau. Kita akan jamin pendidikannya meskipun mereka tidak tinggal di asrama. Tidak hanya pendidikan saja, tapi bagaimana mereka semua akan mempunyai keterampilan agar dapat bersaing nantinya,” ujarnya.
Plt Kepala DP5A Surabaya, Antik Sugiharti menegaskan, Pemkot akan memastikan hak-hak anak-anak itu terpenuhi. Seperti, hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak kesehatan. “Kita pastikan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya kesehatannya juga, mereka harus mendapatkan intervensi kesehatan. Termasuk hak pengasuhan,” kata Antik. [kun]
