Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes) di wilayahnya.
Langkah ini diambil pasca ambruknya bangunan bertingkat di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, yang terjadi pada 29 September 2025 lalu.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan pentingnya analisis kelayakan bangunan untuk memastikan keamanan para santri. Menurutnya, keselamatan penghuni ponpes menjadi prioritas utama agar kejadian serupa tidak terjadi di Kabupaten Pasuruan.
Hal itu disampaikan Rusdi saat menghadiri acara Silaturrahim Pengurus Pondok Pesantren se-Kabupaten Pasuruan di Aula RSNU pada Rabu (8/10/2025). Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kelayakan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
“Analisa kelayakan ini bukan hal menakutkan, tapi justru bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan para santri,” ujar Mas Rusdi sapaannya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pasuruan akan membantu proses sertifikasi laik fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi seluruh ponpes. Menariknya, seluruh biaya administrasi pengajuan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Untuk pengurusan SLF atau PBG, tidak ada biaya sama sekali. Pemerintah daerah yang akan menanggung seluruh biayanya,” tambahnya.
Meski demikian, Mas Rusdi menegaskan, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bangunan yang tidak layak, pemilik ponpes wajib melakukan perbaikan. Dalam hal ini, Pemkab akan menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk memberikan rekomendasi teknis perbaikan bangunan.
“Kami melibatkan PII agar hasil analisa bisa akurat dan sesuai standar keamanan. Kalau struktur kayu atau beton sudah rapuh, harus segera diperbaiki demi keselamatan bersama,” jelasnya.
Program pemeriksaan kelayakan ini rencananya akan dimulai akhir Oktober mendatang dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga akan melakukan pendampingan agar ponpes yang belum memiliki dokumen bangunan bisa segera melengkapinya.
Dengan kebijakan ini, Bupati Rusdi berharap seluruh pondok pesantren di Pasuruan menjadi tempat belajar yang aman dan layak huni. “Kita ingin para santri bisa belajar dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kondisi bangunan,” pungkas Mas Rusdi. (ada/ted)
