Lumajang (beritajatim.com) – Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa berdemonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (18/6/2026).
Mereka merupakan gabungan dari Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lumajang.
Menggunakan almamater kampus masing-masing, massa aksi mendatangi kantor dengan sambil membawa berbagai tulisan berisi tuntutan.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) PMII Lumajang Saiful Hadi mengatakan, sedikitnya ada beberapa tuntutan utama yang menjadi perhatian.
Salah satunya, Aliansi Mahasiswa menyoroti kenaikan BBM non-subsidi yang dinilai akan berimbas kepada ketersediaan BBM subsidi.
“Jadi, kenaikan BBM ini nantinya juga akan berimbas kepada BBM subsidi. Ini yang menjadi perhatian kami,” ucap Hadi di kantor dewan, Kamis (18/6/2026).
Adapun, dalam tuntutan kedua, aksi unjuk rasa mendesak agar ada evaluasi menyeluruh dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Sebab, program yang awalnya diperuntukkan untuk menekan angka stunting justru dinilai rentan menjadi lumbung korupsi.
“Kami melihat program MBG yang harusnya jadi harapan untuk menurunkan stunting malah jadi lumbung koruptor. Salah satu contohnya adalah adanya kasus yang menyeret pejabat di tingkat nasional,” ujarnya.
Menurut Hadi, selain isu nasional, permasalahan daerah Lumajang juga butuh diperhatikan.
Seperti kondisi infrastruktur jalan di Lumajang yang masih memprihatinkan karena mengalami kerusakan signifikan.
“Jalan-jalan di Kabupaten Lumajang banyak yang rusak dan sampai saat ini masyarakat masih menunggu tindak lanjut yang nyata,” bebernya.
Tidak berselang lama, massa aksi akhirnya ditemui langsung oleh Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani.
Selanjutnya, demonstran langsung menyerahkan pernyataan sikap dan fakta integritas kepada wakil rakyat sebagai bentuk komitmen untuk mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Ketua DPRD Lumajang Oktafiyani menjelaskan, pihaknya menerima semua aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Menurutnya, kritik dan pengawasan dari masyarakat merupakan hal yang penting untuk mengawal program pemerintah.
“Ini bentuk demokrasi. Apabila ada isu-isu yang menurut masyarakat tidak benar, memang harus diluruskan, dievaluasi dan diawasi bersama,” ujarnya.
Oktafiyani menegaskan, pihaknya akan memastikan untuk meneruskan aspirasi tersebut sampai ke DPR RI.
Hal itu lantaran karena sebagian besar isu yang diprotes demonstran berada di luar kewenangan daerah.
“Kami akan mengirimkan rekomendasi sesuai tuntutan teman-teman mahasiswa ke DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait. Karena ini bukan kebijakan kami, melainkan kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kemudian, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tindaklanjut dari tuntutan mereka. (has/ted)
