Legislatif Sidoarjo Dorong Pemerataan Akses Pendidikan, Salah Satunya Pemberdayaan PKBM Untuk Anak Putus Sekolah

Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong adanya pemerataan akses pendidikan bagi anak putus sekolah di Sidoarjo. Salah satunya, dengan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Sidoarjo.

Sekretaris Komisi D (bidang kesejahteraan rakyat) DPRD Kab. Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dan informal serta wadah pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dan eksistensi PKBM itu sendiri merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. “Nah, mungkin di Sidoarjo ada anak yang putus sekolah entah disebabkan karena pernikahan dini, atau karena faktor yang lain sehingga sekolah tidak selesai, itu bisa diselesaikan melalui PKBM atau kejar paket. Baik paket A, paket B maupun paket C,” katanya Sabtu (4/5/2024).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemberdayaan PKBM tersebut sangat berguna terutama bagi mereka yang belum tuntas dalam dunia mengenyam pendidikan. Sehingga melalui PKBM tersebut mereka tetap mendapatkan formalitas lulus SD, SMP maupun SMA. “Pemberdayaan yang seperti apa? Ya memberdayakan infrastrukturnya dengan dibantu infrastruktur yang lain,” jelasnya.

Sejatinya, berdasarkan indikator infrastruktur pendidikan di Sidoarjo sudah terpenuhi 100 persen. Infrastruktur yang dimaksud seperti saranan dan prasana, gedung, alat peraga, komputer hingga assesment pendidikan sudah terpenuhi. Tak ayal Kabupaten Sidoarjo pernah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI sebanyak dua kali apresiasi SPM urutan ketiga.

“Dapat dana sebesar Rp 9 miliar. Dan tahun kemarin itu dapat Rp 8 miliar. Untuk tahun kemarin pelayanan dasar termasuk pendidikan, sedangkan tahun ini dua-duanya mitra komisi D yakni pendidikan, kesehatan dan penurunan stunting. Tentunya ini sangat diapresiasi,” jelasnya.

Pun demikian, lanjut Bangun Winarso, pada kenyataanya legislatif belum begitu puas terhadap infrastruktur pendidikan. Sebab, pada kenyataanya masih banyak sekolah-sekolah yang masih memberlakukan sistem’ shift 1 dan shift 2. Hal itu disebabkan ketidakseimbang- an antara jumlah siswa dengan rombongan belajar.

“Jadi ruang kelas itu tidak sebanding dengan rombongan belajarnya misalkan jumlah kelas hanya 10 ruang, ternyata rombongan belajarnya itu sebanyak 18 ruang. Berarti harus dibagi dua. Contoh, ada yang masuk pagi, setelah jam 10.00 WIB, nanti ada pembelajaran diluar kelas. Kemudian siswa yang masuk siang itu jam 10.00 WIB masuk. Tidak usah jauh-jauh di wilayah sini masih banyak. Terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduknya. Termasuk di daerah-daerah yang mendekati perkotaan seperti Krian, Gedangan. Banyak yang shift,” terangnya.

Disamping itu, ada indikator pendidikan yang belum tercapai. Yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Menurutnya, dua hal tersebut kemungkinan besar tidak tercapai karena masih ada beberapa anak yang mondok atau sekolah di luar. Misal di Jombang, Kediri atau tempat lainnya.

“Hal ini lah yang menyebabkan rata-rata lama sekolah tidak tercapai. Seharusnya Dinas Pendidikan Sidoarjo bisa menginventarisir. Kira-kira berapa anak Sidoarjo yang belajar keluar. Sehingga nanti setelah keluar, diklop kan dengan indikator rata-rata lama sekolah,” jelasnya. [isa/beq]