Pasuruan (beritajatim.com) – Sektor pertanian menjadi materi krusial yang mewarnai jalannya sidang paripurna penyampaian pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pasuruan. Para wakil rakyat menilai mitigasi dampak perubahan iklim harus menjadi prioritas kerja jangka pendek pemerintah daerah.
Langkah taktis dari jajaran eksekutif sangat dinantikan guna melindungi stabilitas ketahanan pangan lokal di tingkat kecamatan. Terlebih lagi, tantangan sosiologis yang dihadapi para petani di lapangan saat ini dinilai semakin kompleks.
“Kerusakan jaringan irigasi pertanian dan keterbatasan air membutuhkan rehabilitasi secara terencana dan berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sugiyanto, saat membacakan catatan fraksinya. Pihaknya mendesak bupati untuk segera turun tangan membenahi infrastruktur pengairan yang kerap memicu genangan air saat cuaca ekstrem melanda kawasan persawahan.
Ancaman penyusutan lahan produktif akibat masifnya ekspansi sektor industri dan pembangunan kawasan perumahan juga menjadi poin gugatan legislatif. Tanpa adanya regulasi proteksi yang tegas, wilayah Pasuruan dikhawatirkan bakal kehilangan statusnya sebagai lumbung pangan di Jawa Timur.
Selain masalah sarana produksi, munculnya serangan hama musiman serta fluktuasi harga pascapanen turut memperpanjang daftar kesulitan para pekerja ladang. Pola tanam yang bergeser akibat iklim tidak menentu membutuhkan pendampingan teknis yang intensif dari dinas terkait.
“Kondisi ini tentunya dapat mengancam ketahanan pangan daerah serta kesejahteraan para petani,” tambah Sugiyanto di hadapan forum persidangan. Pihaknya meminta jajaran pemerintah daerah untuk merumuskan formula konkret dalam menyelamatkan sisa lahan produktif yang ada.
Meski memberikan banyak catatan kritis di sektor agraria, fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut tetap mengapresiasi kinerja serapan pendapatan daerah yang dinilai optimal. Raihan predikat opini keuangan dari badan pemeriksa pusat juga dipandang sebagai capaian positif yang wajib dipertahankan.
Jalannya pembahasan regulasi pertanggungjawaban ini dipastikan akan terus dikawal secara ketat oleh seluruh instansi parlemen hingga memasuki tahapan pengesahan bersama. Sinergi yang kokoh diharapkan mampu menghasilkan produk kebijakan fiskal yang benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat kecil. (ada/kun)
