Banyuwangi (beritajatim.com) – Jumlah kunjungan wisata di Banyuwangi sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan. Namun, lonjakan tersebut belum sejalan dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pariwisata.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025, wisatawan Nusantara meningkat dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang di 2025. Sementara itu, wisatawan mancanegara juga naik dari 122,90 orang menjadi 166,99 orang.
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya, menyebut peningkatan kunjungan tersebut belum berbanding lurus dengan penerimaan retribusi pariwisata yang hanya terealisasi 31 persen dari target.
“Jika melihat angka kunjungan wisata ke Banyuwangi tahun 2025 sangat luar biasa, namun capaian penerimaan retribusi pariwisata masih jauh dari target yang ditetapkan yang hanya terealisasi sebesar 31 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, target PAD dari retribusi tempat wisata pada 2025 sebesar Rp3,4 miliar, namun realisasinya hanya mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
“Penerimaan retribusi tempat wisata masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya kami, bagaimana pengelolaan retribusi di tempat pariwisata itu, apakah terjadi kebocoran yang sistematis,” kata Febri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Banyuwangi berencana menggelar rapat kerja khusus dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pelaku usaha wisata.
“Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi III akan melakukan rapat kerja khusus dengan Dinas Pariwisata dan pengelola destinasi wisata dengan tujuan mengurai persoalan yang menjadi kendala di lapangan,” jelasnya.
Febri juga menyoroti sistem e-ticketing pariwisata yang dinilai belum berjalan optimal. Padahal, sistem tersebut sudah terintegrasi secara online dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencatat jumlah pengunjung dan retribusi secara real time.
“Sistem e-ticketing pariwisata ini belum maksimal dan belum termonitor dengan baik hingga saat ini. Kita akan cari tahu apakah sistem ini masih efektif atau tidak, di lain hal pelaksana tugas kepala dinasnya juga baru,” pungkasnya. [alr/beq]
