Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, diamankan tim penyidik KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, di Jakarta.
Penangkapan ini terkait dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Tidak hanya Noel, sekitar 20 orang lainnya juga turut diamankan dalam OTT tersebut. Mereka terdiri dari pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan hingga pihak swasta yang diduga terlibat.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut dan mengonfirmasi bahwa Noel kini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, puluhan kendaraan roda empat, dan sepeda motor merek Ducati dalam operasi tersebut. KPK juga telah melakukan penyegelan di salah satu ruang di Kementerian Ketenagakerjaan setelah OTT ini
Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. “Sesuai mekanisme, kami akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” lanjut sumber KPK tersebut.
Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 ini diduga telah merugikan banyak perusahaan dan menimbulkan keresahan. Sertifikasi K3 seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjamin keselamatan pekerja, namun justru diduga dijadikan lahan pungutan ilegal.
Immanuel Ebenezer dikenal sebagai politisi Partai Gerindra, lahir di Riau pada 22 Juni 1975, lulusan Sarjana Sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia.
Ia sebelumnya dikenal sebagai ketua umum relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019 dan sempat menjadi komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia.
Pada Oktober 2024, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ted)
