Malang (beritajatim.com) – Guna meminimalisir kawasan kumuh di Kabupaten Malang, Pemerintah pusat melaui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan bantuan dana stimulan melalui program Program Kota Tanpa Kumuh alias Kotaku. Program Kotaku nantinya akan diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Malang.
Sebagai informasi, Program Kotaku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah, dalam pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru.
Koordinator Kota Malang Raya Program Kotaku, Arif Prasetyo dalam Lokakarya Kabupaten Malang yang digelar secara daring, Senin (13/12/2021) hingga Selasa (14/12/2012) siang hari ini, bantuan dana stimulan itu sebagai upaya mendorong Pemerintah Daerah lebih Pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan kumuh di daerah masing-masing.
“Program Kotaku akan mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkap Arif.
“Peran pemerintah daerah sebagai Nahkoda dalam upaya pengurangan kawasan kumuh kabupaten, diharapkan mampu menjawab pencapaian target 100 persen,” sambungnya.
Sementara itu, Asisten Kota Mandiri Kotaku, Lulut Handayani menyampaikan, kegiatan Program Kotaku di Kabupaten Malang tahun 2021 yang sudah berjalan diantaranya Reguler (K1) yang berlokasi di 2 desa, Cash For Work atau Padat Karya Tunai berlokasi di 11 desa, Lokasi Pelayanan Dasar (K4) berlokasi di 7 desa, dan lokasi penjegahan kumuh (K5) berlokasi di 79 kelurahan dan desa.
“Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan dan mencapai target 100 persen,” tuturnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kabupaten-malang”]
Tahun depan (2022) Lulut mengatakan ada kemungkinan desa-desa yang bakal menerima dana stimulan program Kotaku di Kabupaten Malang akan bertambah.
“Beberapa desa, seperti Desa Ngebruk, Jatiguwi, Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, dan Desa Sumberkradenan, Bunuwetan Kecamatan Pakis sedang proses survey oleh Dinas Ciptakarya Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. [yog/but]
