Pasuruan (beritajatim.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pasuruan resmi mengajukan perpanjangan masa kepengurusan selama enam bulan. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) 2025, yang akan digelar di Malang Raya. Namun, di tengah upaya tersebut, KONI Pasuruan menghadapi tantangan besar berupa polemik terkait hibah anggaran.
Ketua Bidang Media KONI Kabupaten Pasuruan, Muhammad Hidayat, menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan ini telah mendapatkan persetujuan dari KONI Jatim. Hal ini dilakukan untuk memastikan persiapan Porprov tidak terganggu oleh masa transisi kepemimpinan.
“Perpanjangan ini penting karena sebentar lagi kami akan mempersiapkan Porprov. Sehingga nantinya tidak akan terganggu oleh masa transisi kepemimpinan dan ini sudah disetujui oleh KONI Jatim,” jelas Dayat.
Di sisi lain, KONI Kabupaten Pasuruan menghadapi masalah serius terkait anggaran. Pada tahun ini, KONI tidak menerima alokasi dana hibah dari pemerintah daerah seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kesalahan data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi penyebab dana sebesar Rp 4,93 miliar, yang seharusnya dikelola KONI, kini berada di bawah kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan.
“Ini kemudian menjadi masalah dan mendapat banyak pertanyaan dari Cabor. Karena biasanya dikelola oleh KONI sekarang jadi wewenang Dispora,” ungkap Dayat.
Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan kontingen Kabupaten Pasuruan menghadapi Porprov Jatim 2025. Akibatnya, berbagai cabang olahraga (Cabor) mempertanyakan kejelasan dana tersebut.
Masalah ini sempat menjadi pokok pembahasan dalam rapat kerja antara KONI dan Dispora di Grati beberapa waktu lalu. Dayat menyampaikan bahwa penyelesaian polemik anggaran hibah ini akan menjadi prioritas, dan KONI masih menunggu jadwal pertemuan lanjutan yang dijanjikan oleh Dispora pada pertengahan Januari.
“Kami masih menunggu agenda pertemuan lanjutan yang dijadwalkan oleh Dispora. Harapannya, polemik ini segera tuntas agar persiapan Porprov tidak terganggu,” tambahnya. [ada/beq]
