Mojokerto (beritajatim.com) – Tingkat kehadiran masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Mojokerto mencapai 97,84 persen. Capaian berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 23 Oktober 2026 itu menempatkan Kota Mojokerto di posisi tertinggi di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Meski demikian, Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, mengingatkan bahwa keberhasilan CKG tidak cukup diukur dari tingginya angka pemeriksaan. Program tersebut harus memberikan manfaat nyata melalui pemahaman masyarakat terhadap hasil pemeriksaan, tindak lanjut medis, hingga perubahan perilaku hidup sehat.
Hal itu disampaikan Cak Sandi (sapaan akrab, red) dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kota Mojokerto, Kamis (29/10/2026). Ia mengapresiasi kerja sama tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan merupakan pintu masuk untuk mengenali kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti agar potensi masalah kesehatan dapat ditangani sejak dini. Angka capaian tersebut menunjukkan seberapa luas pelayanan telah menjangkau masyarakat.
“Sementara manfaat yang dirasakan warga menunjukkan seberapa bermakna pelayanan tersebut bagi kehidupan mereka. Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program CKG menjangkau masyarakat secara berkelanjutan. Sebab, persoalan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat,” tegasnya.
Kesibukan bekerja, pemahaman mengenai pentingnya deteksi dini, keterbatasan akses teknologi, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal dapat menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memahami kondisi nyata di lapangan.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dalam mengatasi berbagai hambatan yang mungkin dihadapi warga. Hal tersebut disampaikan dengan mengacu pada konsep *collective impact* yang diperkenalkan John Kania dan Mark Kramer, yakni pendekatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong perubahan sosial melalui tujuan bersama dan koordinasi yang terarah.
Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, puskesmas berperan memberikan pelayanan kesehatan, kelurahan memahami karakteristik masyarakat, kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan di wilayah, sedangkan institusi pendidikan berkontribusi menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini.
“Masing-masing memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling memperkuat untuk mencapai tujuan yang sama. Penguatan kolaborasi sejalan dengan Panca Cita pembangunan Kota Mojokerto, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengintegrasikan tata kelola pemerintahan,” paparnya.
Ia berharap hasil evaluasi bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat memperkaya pemahaman peserta mengenai pelayanan kesehatan berbasis komunitas, penguatan jejaring, serta kesinambungan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Data CKG, lanjutnya, juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, capaian partisipasi yang tinggi diharapkan tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi menjadi langkah awal untuk mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. [tin/kun]
