Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menargetkan transformasi wilayahnya menjadi destinasi pendidikan unggulan melalui program “Sapta Cita”. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.
Vinanda menjelaskan, program ini merupakan bagian dari Cita Ketiga “Kediri City Tourism”, yang tidak hanya berfokus pada pariwisata umum, tetapi juga pengembangan sektor pendidikan. Menurutnya, Kediri memiliki potensi luar biasa di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan budaya.
“Cita Ketiga, Kediri City Tourism, maksudnya adalah dengan cara membangun atau mengembangkan identitas Kota Kediri. Saya rasa Kota Kediri memiliki potensi yang luar biasa dari segala bidang aspek. Mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya. Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa,” tegas Vinanda.
Ia menambahkan, pengembangan ini mencakup pemanfaatan sekolah negeri, swasta, hingga pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di seluruh kota. Vinanda optimistis, dengan strategi ini, Kediri bisa menjadi alternatif kota tujuan pendidikan seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya.
“Maksud dari Kediri Tourism ini bukan hanya mengoptimalkan kawasan wisata, tetapi kita juga bisa mengoptimalkan potensi pendidikan yang ada di Kota Kediri. Banyak sekali SD yang luar biasa, SMP yang luar biasa, negeri maupun swasta favorit. Kemudian banyak sekali pesantren atau pondok. Sehingga kota Kediri patut dijadikan sebagai kota pendidikan,” lanjutnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, mengungkapkan bahwa penguatan infrastruktur pendidikan menjadi fokus utama. Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025, pihaknya akan menyusun blueprint kebutuhan seluruh satuan pendidikan untuk efisiensi anggaran.
“Di program Sapta Cita, infrastruktur yang berkualitas. Ini nanti infrastruktur di satuan pendidikan. Kami di PAK 2025 akan membuat blueprint seluruh satuan pendidikan. Nanti akan diketahui masing-masing sekolah untuk kebutuhannya. Itu bisa jadi acuan dasar untuk menganggarkan di tahun berikut,” kata Anang.
Anang menegaskan, pembangunan dilakukan bertahap sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengingatkan sekolah agar tidak memanfaatkan program secara berlebihan. “Yang kecil bisa ditangani BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bisa ditangani BOS,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sekolah agar program berjalan efektif. “Sudah kita cek semuanya, kerusakan yang kecil-kecil. Ini kolaborasi antara pemkot dengan sekolah-sekolah,” pungkasnya. [nm/suf]
