Surabaya (beritajatim.com) – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama berbulan-bulan tidak hanya menguji kemampuan pemerintah dalam menangani bencana, tetapi juga kredibilitas komunikasi politik kepada masyarakat.
Ketika pemerintah menyatakan situasi terkendali, sementara warga di wilayah terdampak masih menghadapi kabut asap dan gangguan kesehatan, kesenjangan informasi berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Prof. Drs. Gatut Priyowidodo, M.Si., Ph.D., menilai komunikasi pemerintah dalam situasi krisis semestinya tidak berhenti pada penyampaian narasi keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan serta menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurut Gatut, ketidaksesuaian antara pernyataan resmi dan pengalaman masyarakat menjadi persoalan mendasar dalam komunikasi krisis. Ketika pemerintah lebih banyak menonjolkan klaim bahwa keadaan telah terkendali tanpa diikuti penjelasan mengenai langkah penanganan yang terukur, kepercayaan masyarakat berisiko menurun.
“Dalam komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan,” tegasnya.
Gatut menjelaskan, komunikasi politik pemerintah dalam menangani karhutla, termasuk melalui media sosial, dapat dievaluasi berdasarkan empat indikator utama. Keempatnya meliputi framing pesan, orientasi narasi, konsistensi antar-akun resmi, serta responsivitas terhadap kritik publik.
Framing pesan berkaitan dengan cara pemerintah menggambarkan situasi bencana kepada masyarakat. Sementara itu, orientasi narasi menunjukkan apakah komunikasi lebih menekankan pencitraan kinerja atau mengutamakan perlindungan warga. Konsistensi antar-akun resmi juga penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak saling bertentangan.
Adapun responsivitas terhadap kritik menjadi ukuran untuk melihat sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan keluhan dan menindaklanjutinya dengan solusi konkret.
Menurut Gatut, komunikasi pemerintah berisiko kehilangan fungsinya sebagai pelayanan publik apabila kritik masyarakat lebih sering dijawab dengan pembenaran atas kinerja institusi daripada penjelasan mengenai tindakan yang sedang dan akan dilakukan.
Dalam kondisi tersebut, komunikasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat bergeser menjadi upaya mempertahankan citra politik atau political branding.
“Pemerintah perlu memahami bahwa kritik publik saat krisis asap bukan semata-mata serangan terhadap legitimasi kekuasaan, melainkan ekspresi kecemasan dan tuntutan perlindungan,” urai profesor yang memiliki orasi ilmiah bertopik Phenomenography Digital tersebut.
Untuk memperbaiki komunikasi krisis karhutla, Gatut mendorong pemerintah menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas. Model ini mengedepankan komunikasi dua arah yang cepat, konsisten, transparan, dan dapat ditindaklanjuti.
Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan perkembangan penanganan kebakaran. Informasi yang disampaikan juga perlu menjelaskan tingkat risiko, wilayah terdampak, langkah perlindungan kesehatan, serta tindakan yang harus dilakukan masyarakat ketika kualitas udara memburuk.
“Dalam perspektif komunikasi krisis, pesan harus disampaikan melalui sumber yang dipercaya masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh komunitas/adat, dan kanal komunikasi lokal. Media sosial berfungsi mempercepat distribusi informasi, tetapi komunikasi interpersonal memastikan pesan benar-benar dipahami,” jelasnya.
Pendekatan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi terkini, menyampaikan kebutuhan mendesak, serta memberikan masukan terhadap penanganan bencana. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya bergerak dari pemerintah kepada warga, tetapi juga membawa informasi dari lapangan kembali kepada pengambil kebijakan.
Gatut menegaskan, penanganan karhutla tidak seharusnya menjadi ajang saling melempar tanggung jawab demi melindungi reputasi institusi. Pemerintah perlu membangun forum komunikasi krisis multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.
Forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan data, menjelaskan perkembangan penanganan kebakaran, mengevaluasi kebijakan, serta memastikan pembagian tanggung jawab antarpihak berlangsung secara transparan.
Keterbukaan data menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Informasi mengenai perkembangan titik api, luas wilayah terdampak, kualitas udara, hingga upaya perlindungan warga perlu disampaikan secara konsisten agar masyarakat dapat memahami situasi berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Krisis ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling tidak bersalah, melainkan kolaborasi tentang siapa melakukan apa untuk melindungi masyarakat. Di sinilah legitimasi pemerintah diuji,” pungkasnya. [fyi/suf]
