Gresik (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto menjamin keamanan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Java Integrated Industrial Port and Estate, atau lebih dikenal dengan nama JIIPE yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
Jenderal polisi bintang dua itu menyatakan dengan jaminan keamanan itu diharapkan keberadaan JIIPE di kawasan Gresik akan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya warga Gresik. “Saya perintahkan Kapolres Gresik agar melakukan komunikasi dengan JIIPE, yakni masalah pembangunan polsek urban,” ujarnya, Selasa (28/3/2023).
Toni Harmanto menambahkan, sebagai kawasan industri yang besar dan berstatus KEK serta menjadi obyek vital nasional, kegiatan demontrasi yang dilakukan oleh warga tidak boleh masuk kawasan JIIPE. “Sesuai aturan seperti itu, warga yang mengajukan aspirasinya melalui unjuk rasa tidak diperkenankan memasuki kawasan,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Pekerja Proyek Pelabuhan JIIPE Tewas Tertimpa Besi
Sementara itu, Dirut PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola JIIPE, Bambang Soetiono mengatakan, saat ini pihaknya memiliki luas lahan 3.000 hektar yang didalamnya terdapat industrial dan pelabuhan internasional.
“Area pelabuhan merupakan hasil reklamasi yang dapat menampung kapal sebesar 100 ribu ton. Juga dapat mengakomodasi seluruh kegiatan perusahaan yang ada di Jatim hingga luar Jatim,” katanya.
Ia menjelaskan dari 3.000 hektar lahan yang tersedia, terbagi 1.300 hektar untuk beberapa perusahan dan perumahan yang akan dibangun.
BACA JUGA:
Pekerja Proyek JIIPE Gresik Temukan Mortir Peninggalan Belanda
“Kami menargetkan penjualan tahun 2029 selesai semua, sehingga dapat melanjutkan proses pengerjaan semua terpenuhi. Kedepan juga akan dibangun kantor Bank Indonesia yang telah memesan lahan 14 hektar,” paparnya.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyatakan kawasan JIIPE merupakan aset nasional yang harus dijaga. Terkait dengan ini, pemerintah daerah berupaya berkoordinasi agar program JIIPE dapat berjalan dengan baik.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi agar BUMN dan BUMD terus mengawal pembangunan KEK JIIPE. Tujuannya agar bisa menyerap tenaga kerja lokal. Dimana, sesuai perda 50 persen bersumber dari tenaga kerja lokal,” pungkasnya. [dny/suf]
