Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh atlet dan delegasi yang mewakili Kamboja pada ajang SEA Games 2025 di Thailand resmi ditarik mundur pada Rabu (10/12/2025). Hal ini pun langsung memicu berbagai spekulasi di kawasan Asia Tenggara. Penarikan tersebut dikatakan berkaitan dengan faktor keamanan serta permintaan mendesak dari keluarga para atlet.
Dilansir keputusan resmi itu disampaikan melalui surat dari Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) kepada Kepala Eksekutif Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF), Chaiyapak Siriwat. Dalam surat tersebut, NOCC meminta agar seluruh atlet Kamboja yang sedang berkompetisi segera dipulangkan.
Surat tersebut tidak memuat rincian alasan spesifik mengenai ancaman keamanan yang ditakutkan. NOCC hanya menyatakan bahwa keputusan diambil karena adanya kekhawatiran serta permintaan dari keluarga atlet agar mereka dipulangkan secepat mungkin.
Keputusan ini beredar di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer di area perbatasan antara Thailand dan Kamboja, sehingga menimbulkan dugaan bahwa situasi geopolitik turut memengaruhi langkah drastis tersebut.
“Karena adanya kekhawatiran serius dan permintaan dari keluarga para atlet kami agar kerabat mereka segera kembali ke tanah air, NOCC harus menarik seluruh delegasi kami dan mengatur kepulangan mereka ke Kamboja secepatnya demi alasan keamanan,” tulis Sekretaris Jenderal NOCC, Vath Chamroeun, dalam keterangan resminya.
Chamroeun menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Ia menambahkan bahwa pihaknya tetap menghargai pelayanan, dukungan, dan semangat sportivitas yang telah diberikan panitia dan pihak penyelenggara kepada kontingen Kamboja selama berlangsungnya pertandingan.
Adapun kekhawatiran terkait keamanan tersebut tidak lepas dari dugaan konflik antara Thailand dan Kamboja, yang sebagian besar berpusat pada sengketa wilayah perbatasan yang berkepanjangan, terutama terkait kepemilikan dan akses ke Candi Hindu kuno Preah Vihear, yang meskipun diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962 dan 2013 sebagai milik Kamboja, wilayah tanah di sekitarnya tetap menjadi sengketa.
Ketegangan ini sering kali memicu bentrokan bersenjata di perbatasan seperti eskalasi serius pada tahun 2025 di mana kedua pihak saling tuduh melakukan agresi menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pengungsian warga sipil, dan gangguan hubungan diplomatik, meskipun organisasi regional seperti ASEAN berupaya menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa yang berakar pada perbedaan interpretasi peta kolonial ini. [fyi/aje]
