Malang (beritajatim.com) – Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Brawijaya (UB). Dr. Abdul Aziz S.R., Dosen Ilmu Politik FISIP UB, menyampaikan tiga catatan penting.
Menurutnya tiga catatan itu menunjukkan adanya kegagalan dalam mewujudkan janji politik dan mengelola ekonomi nasional secara efektif. Pertama, kabinet gemuk, janji efisiensi dilupakan.
Menurut Dr. Aziz, salah satu indikasi ketidaksesuaian antara janji kampanye dan realisasi pemerintahan adalah pembentukan kabinet yang terlalu besar. “Kabinet gemuk dan efisiensi itu dua hal yang tidak bertemu,” ujarnya, Senin (14/4/2025).
Kabinet besar dinilai membutuhkan anggaran rutin yang tinggi, terutama untuk program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dr. Aziz memperingatkan bahwa alokasi anggaran yang berlebihan untuk belanja rutin berpotensi menggerus dana pembangunan.
“Dampaknya, belanja untuk sektor produktif atau investasi jadi sangat minim,” tegasnya.
Evaluasi kedua berkaitan dengan buruknya respons pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dr. Aziz menyoroti pelemahan tajam nilai tukar rupiah yang telah menembus angka Rp17.000 per dolar AS—angka yang bahkan lebih parah dibandingkan masa krisis di penghujung Orde Baru.
“Pasar mulai kehilangan kepercayaan, terutama setelah pemerintah meresmikan Danantara, super holding yang mengelola aset BUMN dalam bentuk dana tunai. Pasar memandang Danantara sebagai kebijakan yang kontroversial dan tidak menjanjikan,” jelasnya.
Kritik ketiga diarahkan pada ketidakkonsistenan antara pernyataan dan tindakan Presiden Prabowo. Dr. Aziz mengungkapkan bahwa Presiden sebelumnya menyatakan tidak akan melakukan impor komoditas, namun dalam praktiknya justru menginstruksikan impor tanpa kuota.
“Ini menunjukkan pola-pola pemerintahan lama yang hanya di-copy-paste dari era Presiden Joko Widodo. Ketidakjelasan arah kebijakan seperti ini bisa memperburuk kepercayaan publik dan investor,” tegasnya.
Dalam analisis akhirnya, Dr. Aziz memperingatkan potensi terjadinya krisis ekonomi atau setidaknya krisis fiskal, mengingat besarnya beban pembayaran bunga utang negara yang mencapai Rp700-800 triliun, sementara anggaran negara dalam posisi yang sangat terbatas.
“Kondisi ini diperparah oleh kebijakan ambisius seperti MBG dan manajemen pemerintahan yang boros anggaran,” ungkapnya. Ia menambahkan, jika tidak segera dievaluasi, kondisi ini dapat menggoyahkan stabilitas politik dan sosial di Indonesia.
Dr. Aziz menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi saat ini. “Pemerintah harus berhati-hati dan segera mengevaluasi kebijakan yang kontraproduktif sebelum krisis benar-benar terjadi,” pungkasnya. [dan/beq]
