Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Joko Widodo meminta draf regulasi mengenai publisher right segera dituntaskan. Dia mendorong Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Dewan Pers, asosiasi pers segera berkoordinasi untuk menyusun draf regulasi.
Dia juga menyarankan agar penyusunan draf regulasi itu bisa selesai dalam waktu satu bulan. Bahkan Jokowi menyatakan akan terlibat langsung dalam penyusunan draf tersebut.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan di puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, Kamis (9/2/2023).
Regulasi terkait Publisher Right harus segera selesai. Jokowi menilai saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja di era disrupsi.
Menurut Jokowi, masalah yang dihadapi pers bukan lagi soal kebebasan melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab. Ini sebagai dampak dari pesatnya perkembangan dunia digital.
“Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab,” ucap dia.
Masyarakat Indonesia saat ini hidup di zaman banjir informasi dari media sosial maupun media digital. Semakin banyak muncul platform digital berbasis aasing yang pada umumnya tidak memiliki tim redaksi dan murni bahkan dikendalikan penuh oleh kecerdasan artifisial.
Dampaknya, media konvensional yang jelas punya tim redaksi semakin terdesak. Belum lagi, penggunaan algoritma lebih cenderung hanya memikirkan sisi komersial saja.
“Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali,” kata Jokowi.
Kondisi ini, terang Jokowi, mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Masyarakat akan kehilangan informasi yang benar.
“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita,” ucap dia.
Selain itu, keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Jokowi, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” terang dia.
Isu lainnya yaitu kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Jokowi memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Sehingga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati,” ucap Jokowi.
Saat ini, ada dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Publisher Right. Keduanya yaitu Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. [beq/setkab]
