Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat penghargaan sebagai kabupaten dengan peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi tertinggi versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka indeks yang dicapai Jember adalah 59,33.
Hanya sepuluh kabupaten di Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Selain Jember, Kabupaten Pamekasan juga menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diterima Bupati Hendy Siswanto dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Acara dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
“Ini penghargaan yang luar biasa. Ini kerja keras dan niat baik dari teman-teman (birokrasi). Kami terharu dan senang,” kata Hendy. Tahun 2020, Jember memperoleh indeks 20, yang meningkat menjadi 57,9 pada 2021, dan 59,33 pada 2022.
Penghargaan ini membuat Hendy termotivasi. “Apapun, yang namanya pencegahan korupsi lebih baik daripada terjadi sesuatu. Naudzubillahi minzalik. Jangan sampai terjadi. Apalagi sampai tertangkap tangan. Korupsi akan merusak bangsa,” katanya.
Menurut Hendy, apa yang telah dikerjakan Pemkab Jember untuk mencegah korupsi dinilai oleh KPK. “Keunggulan Kabupaten Jember adalah kesolidan kawan-kawan yang semakin memahami pengelolaan anggaran, hubungan dengan mitra kerja dan dengan masyarakat. Tentunya ini jadi satu hal yang lebih bagus,” katanya.
“Dengan manajemen pengelolaan keuangan negara yang bagus, akan jadi hal yang menarik ke depan. Ke depan harus lebih bagus lagi. Kita harus kerjar lagi. Insya Allah mudah-mudahan lebih bagus lagi. Tiap tahun kita berusaha menekan potensi korupsi,” kata Hendy.
Hendy menegaskan, dengan manajemen keuangan yang rapi, korupsi bisa ditekan. “Ke depan tata kelola harus lebih bagus, hubungan organisasi perangkat daerah (OPD) satu dengan yang lain saling membantu dalam hal positif, dan tidak ragu-ragu dalan mengeksekusi anggaran,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pemkab-jember”]
Jika birokrasi ragu-ragu dalam mengeksekusi anggaran, Hendy menyarankan agar berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Mereka juga bisa bertanya kepada kepolisian dan kejaksaan. “Institusi kepolisian dan kejaksaan siap terbuka membantu (konsultasi) pengelolaan keuangan dan melaksanakan percepatan program pembangunan,” katanya.
Hendy mengakui, kendati sudah mendapat penghargaan, masih banyak kelenahan yang harus dibenahi. “Kerja tim harus lebih diperkuat. Sinergi dan kolaborasi harus dipertajam lagi. Apapun saling membantu satu dengan yang lain adalah yang paling penting. Kalau itu (kolanorasi dan sinergi) sudah terjadi, insya Allah tingkat kepatuhan dan kejujuran meningkat dan korupsi bisa kita tekan seminimal mungkin,” katanya. [wir/but]
