Malang (beritajatim.com) – Perum Jasa Tirta I menyatakan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran non-tunai di Gate Lintas Bendungan Lahor Karangkates setelah menerima gelombang protes dari ratusan warga. Langkah ini merupakan respons atas aksi unjuk rasa massa dari Kabupaten Malang dan Blitar yang menuntut pengembalian akses gratis total bagi penduduk lokal pada Senin (26/1/2026).
Pihak manajemen mengakui bahwa sistem yang telah berjalan cukup lama tersebut kini memasuki jadwal peninjauan ulang untuk meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi ini diharapkan mampu mengakomodasi keberatan warga terkait biaya administrasi kartu yang dinilai memberatkan mobilitas harian mereka.
“Jadi pemberlakuan ini kan sudah lama. Pemberlakuan kawasan Bendungan Lahor ini memang sudah memasuki waktu evaluasi atas pemberlakuan sistem ini,” ujar Kasubdiv Pengusahaan 2 WS Brantas Perum Jasa Tirta I, Bayu Pramadya Kurniawan Sakti.
Bayu menegaskan bahwa setiap program kerja yang sudah diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu memang memerlukan pembedahan secara berkala. “Evaluasi itu bisa, setelah kita melakukan program sekian waktu itu kita evaluasi kurangnya apa untuk kita tingkatkan,” tambahnya saat menemui massa aksi.
Ratusan warga dari Kecamatan Sumberpucung dan Selorejo sebelumnya memblokade area gerbang lintas sebagai bentuk protes atas kebijakan biaya langganan berkala. Meskipun pengelola menyediakan kartu khusus, warga keberatan dengan adanya biaya pembaruan setiap enam bulan sekali.
“Kami mewakili aspirasi masyarakat, keinginannya hanya satu untuk warga sekitar itu gratis, bukan kartu gratis. Dulunya untuk warga gratis, tapi sekarang harus beli kartu dan ada juga pembagian kartu gratis yang sifatnya tidak selamanya, 6 bulan sekali kita harus memperbarui dengan biaya 35 ribu,” kata koordinator aksi, Rahman Arifin.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tingginya denda kehilangan kartu yang mencapai angka Rp100 ribu bagi pengguna. Rahman Arifin menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan klaim akses gratis yang dijanjikan oleh pihak pengelola kawasan.
“Kalau kartu hilang biayanya 100 ribu, berarti kan itu bukan gratis untuk kami warga. Seolah-olah gratis tapi tidak,” tegas Arifin mengungkapkan kekecewaan para demonstran.
Selain itu, warga menyoroti hilangnya kebebasan akses bagi para pelajar yang kini diwajibkan membayar iuran bulanan untuk melintasi bendungan. “Per bulan ada pembayaran kartu sebesar 15 ribu untuk pelajar,” tuturnya merinci beban finansial baru bagi siswa sekolah di wilayah perbatasan.
Diketahui bahwa operasional retribusi Gate Lintas Bendungan Lahor saat ini dikerjasamakan oleh Jasa Tirta I dengan pihak ketiga, yaitu PT Xfresh Citra Perkasa. Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan ini disinyalir menjadi penyebab munculnya skema tarif administrasi yang memicu polemik berkepanjangan.
Masyarakat menuntut transparansi dan jawaban pasti dari pengelola agar akses jalan vital tersebut tidak dikomersialisasi bagi warga sekitar. “Diterima atau tidak, kami tidak mempermasalahkan, yang penting mereka memberikan jawaban kepada masyarakat,” pungkas Arifin menutup pernyataannya. [yog/beq]
