Ponorogo (beritajatim.com) – Di tengah geliat pembangunan tahun 2026, fakta mengejutkan masih terjadi di Kabupaten Ponorogo. Sejumlah warga di Dusun Karangsengon, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, setiap hari harus menyeberangi sungai tanpa jembatan demi beraktivitas, termasuk untuk berangkat sekolah.
Sedikitnya ada enam kepala keluarga (KK) di RT 01 RW 01 yang menggantungkan akses keluar-masuk wilayahnya dengan cara berjalan kaki menerobos aliran sungai. Tidak ada jembatan permanen yang menghubungkan permukiman mereka dengan akses jalan utama. Bagi anak-anak sekolah, kondisi ini bukan sekadar cerita. Mereka harus digendong orang tua saat arus sungai cukup deras.
“Setiap hari kalau berangkat dan pulang sekolah, anak-anak harus digendong untuk menyeberangi sungai,” kata Soiman, warga setempat, Kamis (12/2/2026).
Tercatat ada lima anak dari dusun tersebut yang harus menyeberangi sungai demi menempuh pendidikan. Rinciannya, dua anak TK, dua anak SD, dan satu siswa SMK. Anak-anak usia dini tak punya pilihan selain digendong. Sementara sepeda motor milik orang tua harus dititipkan di rumah warga yang berada di seberang sungai.
“Yang sekolah itu ada lima anak. Kalau yang kecil jelas harus digendong. Motor dititipkan ke tetangga di seberang,” ungkap Soiman.
Menurutnya, sebenarnya ada jalur alternatif berupa jalan setapak. Namun jaraknya memutar hingga sekitar tiga kilometer. Bagi warga yang harus bekerja atau anak-anak yang berangkat sekolah pagi, jalur tersebut dinilai tidak efisien.
Soiman mengingat, pada 2006 silam pernah dibangun jembatan bambu sebagai akses penghubung. Namun jembatan sederhana itu tidak bertahan lama.
“Dulu ada jembatan dari bambu. Tapi tidak lama, hilang diterjang banjir saat musim penghujan,” katanya.
Sejak saat itu, warga kembali mengandalkan sungai sebagai jalur utama. Saat musim kemarau, kondisi masih bisa dilalui dengan hati-hati. Namun saat musim hujan tiba, risiko meningkat drastis.
Katijem, warga lainnya, mengaku harus rutin menyeberangi sungai untuk mengantar cucunya sekolah. Dia mengatakan, ketika debit air meningkat dan arus menjadi deras, anak-anak terpaksa tidak masuk sekolah. Situasi ini membuat proses belajar anak-anak terganggu. Di satu sisi, mereka ingin sekolah. Di sisi lain, keselamatan menjadi pertaruhan.
“Kalau banjir ya tidak masuk sekolah. Tidak bisa lewat karena arusnya deras. Musim hujan ini sudah dua kali tidak masuk,” ujar Katijem.
Kepala Desa Sidoharjo, Sarmin, membenarkan kondisi tersebut. Dia menyebut hanya ada empat rumah yang berada di seberang sungai, namun dampaknya cukup signifikan bagi aktivitas warga.
“Memang ada warga yang setiap hari harus menyeberangi sungai,” katanya.
Sarmin juga menyebut bahwa dulu memang ada jembatan sederhana dari bambu. Namun, jembatan itu hilang saat terjadi banjir di sungai tersebut. Dengan keadaan itu, pemerintah desa mengaku belum mampu membangun jembatan permanen. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran.
“Kalau desa mau membuatkan jembatan, anggarannya tidak cukup,” pungkasnya. [end/aje]
