Blitar (beritajatim.com) – Inisiator pemekaran kawasan Blitar Selatan dipastikan tetap berjalan. Meski saat ini sang inisiator, M Trijanto, tengah fokus agar terpilih sebagai anggota DPD RI.
Hal itu berdampak pada suara pemekaran wilayah Blitar Selatan meredup dan hilang dari permukaan publik. Meski begitu, Trijanto menegaskan upaya pemisahan Blitar Selatan terus berjalan.
“Kawan- kawan masih fokus membantu saya untuk lolos menjadi anggota DPD RI, mengingat bahwa salah satu tugas anggota DPD RI adalah menjamin tersalurnya aspirasi daerah ke pusat, termasuk usulan pemekaran dan penggabungan suatu wilayah,” kata Trijanto, Rabu (17/1/2024).
Sebelumnya pada awal 2023 lalu, wacana pemekaran wilayah Blitar Selatan menyeruak ke publik. Masyarakat wilayah Blitar Selatan yang kecewa dengan pembangunan jalan dan infrastruktur menyuarakan ancaman pisah dari Kabupaten Blitar.
Bahkan beberapa tokoh yang menggagas hal itu sudah membuat organisasi yang diberi nama Gema Sapto Argo Lodoyo. Organisasi ini pun sudah mendapatkan legalitas hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM.
Namun usai terbentuk organisasi, isu pemekaran wilayah Blitar Selatan justru meredup. Meredupnya isu tersebut bersamaan dengan para inisiatornya yang sibuk dengan pileg.
Seperti yang dialami oleh M. Trijanto, yang kini maju sebagai Caleg DPD-RI. Namun begitu, Trijanto menyakinkan bahwa organisasi tersebut tetap berkerja.
“Setelah penandatanganan akta notaris Gema Sapto Argo Lodoyo beberapa bulan lalu. sebagai embrio pemekaran Blitar Selatan, kita langsung menyusun program kerja demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Blitar Selatan melalui opsi pemekaran wilayah,” imbuhnya.
Menurutnya, pemekaran wilayah Blitar Selatan bakal kembali disuarakan usai Pilpres dan Pileg. Hasil Raker dan Rakor pun akan disampaikan sebelum Pilkada 2024 mendatang.
“Hasil raker dan rakor, kita akan aktif dan masif lagi setelah pilpres dan pileg 14 Februari 2024 nanti,” tegasnya.
Kondisi itu tentu akan menjadi dilema. Masyarakat pun banyak mempertanyakan apakah pemekaran wilayah Blitar Selatan benar-benar dibutuhkan, atau sekedar intrik politik.
“Intinya semua tahapan terus berjalan sesuai rel perjuangan yang telah kita gariskan bersama. Otonomi Blitar Selatan harus segera terwujud,” tutupnya. [owi/beq]
