Ringkasan Berita:
- Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi tercatat 2,69 persen pada September 2026, terendah di Jawa Timur.
- Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Jawa Timur sebesar 3,33 persen dan nasional sebesar 3,28 persen.
- Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
- Pemkab Banyuwangi akan memperkuat koordinasi 4K, dukungan anggaran, sinergi dengan Satgas Pangan, serta memastikan program pengendalian inflasi memiliki indikator dan dampak terukur.
Banyuwangi (beritajatim.com) – Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 2,69 persen pada September 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah di Jawa Timur, sekaligus berada di bawah rata-rata inflasi provinsi sebesar 3,33 persen dan nasional sebesar 3,28 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi antarlembaga dinilai membuat kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan lebih cepat, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan hingga memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di pasar.
“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Pemkab Banyuwangi rutin menggelar Forum High Level Meeting (HLM). Forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan TPID, di antaranya Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Kegiatan HLM juga dirangkai dengan Capacity Building untuk memperkuat kinerja TPID. Sejumlah narasumber dihadirkan, yakni Zulfirman Basir dari Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus asesor TPID Award, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember yang juga Sekretaris ISEI Jember, Dr. Yulia Indrawati.
Dalam forum tersebut, Zulfirman menyampaikan capaian Banyuwangi dalam evaluasi kinerja pengendalian inflasi daerah. Pada 2025, Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan total nilai relatif mencapai 97,08 persen.
“Kabupaten Banyuwangi menempati Peringkat ke-6 Nasional pada 2025, untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan Total Nilai Relatif mencapai 97,08%. Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan Capacity Building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal,” kata Zulfirmas Basir.
Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi akan terus memperkuat kolaborasi dan kinerja TPID agar kebijakan pengendalian inflasi memberikan dampak yang dapat diukur.
“Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” tambah Ipuk.
Penguatan pengendalian inflasi tersebut akan dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni koordinasi 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Pemkab juga akan memperkuat dukungan anggaran melalui APBD serta meningkatkan sinergi dengan Satgas Pangan.
Selain koordinasi, Ipuk memastikan berbagai inovasi pengendalian inflasi harus dilaksanakan dengan indikator yang jelas dan terukur. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” paparnya. [alr/beq]
