Malang (beritajatim.com) – Industri galangan kapal salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Omzet industri galangan kapal menurun 20 hingga 30 persen pertahun pada 2020 dan 2021.
“Pada 2020, omzet kami turun 20 persen. Tahun 2021 juga belum membaik karena sempat ada varian Delta, penurunan bisa mencapai 25-30 persen. Untuk angka belum bisa kami berikan,” kata Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami di Kota Batu, Minggu, (30/1/2022).
Anita mengatakan salah satu contoh dampak pandemi bisa dilihat dari jumlah produksi kapal. Pada kurun waktu sebelum pandemi mereka bisa memproduksi kapal kebutuhan nasional seperti kapal ternak dan feri sekira 6 hingga 10 unit pertahun. Namun saat ini pembuatan kapal di PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, tercatat hanya satu hingga dua unit per tahun.
“Produksi sebelum pandemi pada 2015-2017 itu bisa sampai 6 sampai 10 kapal per tahun. Pada saat pandemi, sudah dikatakan tidak melakukan pembangunan kapal, hanya sekitar 1 sampai 2 saja. Sangat drastis, sehingga kita beralih di sektor reparasi kapal yang kita tingkatkan,” ujar Anita.
Anita mengatakan, beberapa faktor penyebab penurunan omzet galangan kapal karena perusahaan pelayaran melakukan efisiensi akibat banyaknya kapal yang tidak berlayar secara terus-menerus. Imbasnya ke industri galangan kapal yang melayani industri pelayaran nasional akibat efisiensi yang dilakukan.
“Sehingga secara omzet kami sangat terpengaruh, karena banyak kebijakan perusahaan terkait dengan perawatan kapal. Mereka bisa melakukan perpanjangan sertifikat kapal dan sebagainya. Yang awalnya mereka melakukan docking di bulan ini, mereka bisa mendapatkan kebijakan pemerintah untuk resertifikasi, karena kapalnya juga tidak beroperasi secara terus menerus. Itulah yang berpengaruh terhadap industri galangan kapal,” tutur Anita.
Dengan kondisi saat ini mereka berharap pemerintah mampu memberikan insentif kepada pelaku industri galangan kapal. Insentif tersebut bisa diberikan pemerintah dalam berbagai program kemaritiman seperti tol laut atau poros maritim dunia.
[berita-terkait number=”4″ tag=”kota-malang”]
“Ini bisa pulih lagi. Karena galangan kapal ini adalah industri padat karya dan padat modal. Harapan kami, kalau memang pemerintah mempunyai program terkait kemaritiman dan poros maritim dunia, melancarkan tol laut dan sebagainya. Ini kebijakan pemerintah tentunya berbasis kemaritiman, termasuk di industri galangan kapal bisa mendapatkan insentif-insentif dengan adanya hal ini,” imbuh Anita.
Sementara itu, Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Harjo Soekartono meminta pemerintah lebih perhatian kepada industri galangan kapal. Karena beban pelaku industri di sektor ini cukup berat.
Pemerintah diminta berpihak kepada mereka. Adapun sejumlah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban industri galangan kapal seperti penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sewa lahan galangan kapal dan penurunan tarif listrik karena dianggap sangat mahal.
“Perlu satu kebijakan pemerintah yang mendukung hidupnya galangan kapal itu sendiri. Seperti PNBP ini bisa dihilangkan, kemudian soal sewa lahan karena cukup besar dan seperti di China, tarif listrik lebih murah. Karena ini kan soal konektivitas antar pulau jangan sampai industri galangan kapal ini mati,” tandasnya. [luc/but]
