Surabaya (beritajatim.com) – Ambisi Indonesia menjadi pusat industri baterai dan kendaraan listrik masih terganjal realita. Rantai pasok sektor ini dinilai belum sepenuhnya mempraktikkan tata kelola ramah lingkungan.
Hal itu mencuat dalam Seminar Publik CSIS – CESGS Universitas Airlangga (Unair) bertema ‘Membangun Dekarbonisasi pada Rantai Pasok Industri Baterai dan EV Demi Menjaga Daya Saing dan Komitmen Lingkungan Indonesia’ yang digelar di ASEEC Tower, Rabu (3/6/2026).
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, membahas program hilirisasi nasional. Ia menyebut cita-cita menjadi pusat energi berbenturan dengan fakta di lapangan.
“Kenyataannya belum mencerminkan pengembangan industri yang hijau. Secara rantai pasok masih dominan penggunaan batu bara di sana,” kata Adinova.
Kajian CSIS membuktikan penurunan emisi Indonesia tertinggal dari negara tetangga. Kondisi ini bisa menekan posisi tawar industri nasional di pasar luar negeri.
“Daya saing itu mulai melihat ke arah standar lingkungan. Kalau ingin industri berdaya saing, perlu ada dekarbonisasi,” tuturnya.
Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Unair ikut membedah isu serupa. Kajian diarahkan pada tata kelola sistem penyimpanan energi baterai.
“Materi yang saya bawakan adalah tren, skala ekonomi, dan isu tata kelola di balik penyediaan energi listrik,” ujar Managing Director of Research CESGS, Fajar Kristanto.
Fajar mengingatkan keselarasan antara keuntungan finansial dan kelestarian alam. Keduanya tidak boleh saling menjatuhkan dalam era transisi energi masa kini.
“Inti poinnya, jangan sampai manfaat ekonomi dari baterai itu berlawanan dengan prinsip keberlanjutan. Keduanya harus berjalan bersama-sama,” ungkapnya.
Tuntutan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) menjadi syarat turunnya modal. Investor asing sangat berhati-hati menyalurkan dana ke proyek pabrik kendaraan listrik.
“Jika Anda tidak menerapkan ESG, investor tidak akan memberikan pendanaan. Mereka peduli terhadap aspek ESG pada proyek tempat mereka berinvestasi,” papar Professor of Finance BRAC University, Md. Mahmudul Alam.
Pelaku usaha dituntut mempraktikkan ramah lingkungan sungguhan sejak tahap hulu. Praktik manipulasi citra hijau diyakini tidak akan mengelabui para pemodal asing maupun lokal.
“Pendekatan terbaik untuk menarik investor adalah dengan meraih skor ESG yang baik daripada sebatas pencitraan. Lakukan praktik yang sebenarnya,” tegas Alam.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons hal ini dengan mengetatkan pengawasan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun tangan memantau kepatuhan industri di daerah.
“Kita memastikan segala upaya dalam perkembangan industri baterai maupun kendaraan listrik memenuhi kaidah standar lingkungan yang berlaku,” kata Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya DLH Jatim, Anjarwati.
Di luar skala besar, tantangan juga muncul dari pelaku usaha kecil. Keterbatasan dana membuat mereka kesulitan memperbaiki pengolahan limbah pabrik operasional harian.
“Banyak sekali industri kecil yang belum bisa memenuhi standar lingkungan karena masalah ekonomi. Ini butuh kerja sama semua pihak,” tutupnya. [ipl/kun]
