Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Temuan Dana Covid Rp 107 M Era Bupati Faida Dinilai Bebani Pemkab Jember Saat Ini

Bupati Hendy Siswanto dalam pertemuan dengan BPK, Rabu kemarin.

Jember (beritajatim.com) – Temuan adanya Rp 107,097 miliar dana penanganan Covid-19 semasa pemerintahan Bupati Faida yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada masa selanjutnya.

“Kalau persoalan Rp 107 miliar ini tidak cepat selesai, saya tetap akan mendapat opini tidak baik, sebaik apapun pekerjaan (pelaksanaan) APBD Tahun Anggaran 2021,” kata Bupati Hendy Siswanto, Kamis (30/9/2021).

Rp 107 miliar ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan saat mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida. BPK menilai, penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Uang sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

Temuan Rp 107 miliar ini merupakan salah satu bahasan dalam pertemuan antara Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya, Rabu (29/9/2021). Pertemuan itu juga dihadiri pimpinan DPRD Jember, Sekretaris Daerah Mirfano, pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Tim Komunikasi Audit.

“Kami tidak mungkin memeriksa (pertanggungjawaban pelaksanaan) Rp 107 miliar secara total. Kalau kami kerjakan, akan memakan anggaran pemerintah dan waktu cukup panjang. Ada anggaran yang harus disiapkan untuk memeriksa Rp 107 miliar itu,” kata Hendy, Kamis (30/9/2021).

Menurut Hendy, melacak aliran penggunaan anggaran Rp 107 miliar yang bisa dipertanggungjawabkan tak mudah. “Pemeriksaannya bisa berbulan-bulan, karena untuk mencari orangnya (penerima manfaatnya) tidak gampang juga. Persoalannya waktu sudah mepet, tahun anggaran 2021 mau habis,” katanya.

Hendy mencontohkan pemeriksaan lapangan pekerjaan belanja wastafel yang menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) 2020 sebesar Rp 31,5 miliar yang memakan waktu kurang lebih tiga bulan. “Anda bisa bayangkan, sekarang kalau kami harus memeriksa (pengecekan lapangan) Rp 107 miliar, bisa memakan waktu setahun,” katanya.

Ini membuat Hendy pusing. Jika dibiarkan, Rp 107 miliar otomatis tercatat dalam neraca sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2021. “Padahal uangnya tidak ada,” keluhnya.

Hendy meminta BPK agar bisa lebih bijak merespons persoalan di Jember. “Persoalannya terhadap trust masyarakat. Saya meminta BPK: ‘tolong ada satu kebijakan, kami jangan dinilai (jelek) seperti itu. Karena (hasil audit) BPK ini menjadi bagian sandaran para investor bahwa Jember sudah baik’. Kalau gara-gara ini, (Rp 107 miliar) menempel terus seperti itu, kami tidak mendapat kepercayaan publik: apa yang dikerjakan selama ini. Jadi keberatan saya pada posisi itu,” katanya.

Lantas bagaimana solusinya? “Untuk bisa mengeluarkan Rp 107 miliar dari neraca APBD Jember, maka (persoalan ini) harus diserahkan ke aparat penegak hukum (APH). APH nanti akan mengambil alih untuk pemeriksaan dan perintah membayar, kalau memang sudah betul dibayar,” kata Hendy.

“Perlu ada proses (hukum). Kalau tidak, opini (terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah) kita tidak akan pernah baik. Sebaik apapun kami bekerja pada 2021, penyerapannya sebaik apapun, tapi kalau Rp 107 miliar melekat pada neraca di situ, kami tetap tidak bisa apa-apa, tetap jelek,” kata Hendy. Pemkab Jember akan kesulitan meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hendy menyadari proses hukum pun butuh waktu. “Namun saya tetap mengikuti saran BPK: saya serahkan ke APH. Tapi kami juga minta BPK mendorong agar (kerja) APH bisa cepat selesai, supaya (Rp 107 miliar) keluar dari neraca keuangan Jember APBD 2022,” katanya.

Hendy berharap setelah persoalan dana Covid Rp 107 miliar diserahkan ke aparat penegak hukum, neraca APBD 2022 tak lagi terbebani. “Dalam waktu cepat, kami harapkan DPRD Jember bisa menyerahkan ke aparat penegak hukum,” katanya. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar